Rektor UMJ: Penerapan Kebijakan Zero ODOL, Permasalahan yang Kompleks Karena Melibatkan Banyak Pihak

viralnasional.com - Jakarta - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Mencari Solusi Penerapan Zero Odol 2026.

Baca Juga:

• Buronan Kasus Narkoba di Indonesia Andre 'The Doctor' Ditangkap di Malaysia
• Suap Kapolres Bima Miliaran Rupiah, Pelarian Bandar Sabu Ko Erwin Terhenti
• Rutan Dumai Menerima Penghargaan dari Dirtipid Narkoba Bareskrim

Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, daring melalui platform zoom dan luring di Auditorium Kasman Singodimedjo lantai 4 FISIP UMJ, Selasa (24/06/2025).

Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi transportasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas tantangan serta mencari solusi implementasi kebijakan pelarangan kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL) secara total pada tahun 2026.

Rektor UMJ Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si., mengatakan penerapan kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (Zero ODOL) pada 2026 merupakan permasalahan yang kompleks karena melibatkan banyak pihak. Ia menegaskan bahwa permasalahan ODOL tidak berdiri sendiri dan saling terhubung dengan isu lain seperti premanisme dan pencurian truk.

"Jika saya membayangkan diri sebagai polisi yang menangani ODOL, saya merasa itu sangat sulit. Belum lagi ada pungutan liar oleh preman dan pencurian truk yang sering terjadi," ujarnya. Ma'mun merasa bangga, melalui kegiatan ini UMJ ikut turut memberikan kontribusi dalam mencari solusi.

Menurutnya walaupun untuk mencapai nol pelanggaran cukup berat, namun setidaknya bisa mendorong pengurangan secara signifikan.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Edi Susilo, menyampaikan apresiasi kepada UMJ yang sudah menginisasi dan ikut terlibat dalam upaya menangani angkutan Over Dimension and Over Loading (ODOL).

Menurutnya penanganan ODOL harus dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pihak lintas sektor. "Dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Sistem Logistik Nasional, tercantum sembilan usulan rencana aksi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Zero ODOL," ujarnya.

Selain itu Edi juga menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator (Kemenko) telah melakukan sejumlah audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menghimpun masukan untuk merumuskan kebijakan penanganan ODOL secara lebih komprehensif. Hal ini penting mengingat truk ODOL sangat sulit dikendalikan dan berpotensi besar menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Dosen senior Institute Transportasi dan Logistik Trisakti, Suripno, MSTR, mengatakan bahwa penyelesaian masalah Odol perlu pendekatan holistic, sistematis dan terstruktur. Penindakan di hilir saja tidak akan menyentuh akar permasalahan. Strategi Pencegahan terjadinya ODOL harus dilakukan dengan menata ulang peraturan yang sudah tidak sesuai perkembangan keadaan seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta melengkapi kekosongan peraturan, seperti peraturan tentang transportasi dan logistic. Agar sistem transportasi dan logistic koneksi dan teringrasi dengan Kawasan. Adanya Kementerian Koordinasi Infratruktur dan Pengembangan Wilayah menjadi modal untuk benar benar menyelesaikan masalah odol melalui rencana umum aksi nasional pencegaran dan penindakan odol. "Intinya satu yaitu sasarannya harus jelas dan terukur. Untuk mencapai sasaran itu arah kebijakannya apa.? Lalu rencana aksi yang harus dilakukan semua pemangku kepentingan, lalu sosialisasi dan terakhir penegakan hukum. Kalau sekarang kan tiba-tiba penegakan hukum. Jelas banyak yang jerit", ujar mantan Direktur Keselamatan Kementerian Perhubungan

Selain Suripno, kegiatan ini juga menghadirkan banyak sumbangsih pemikiran dari akademisi dengan berbagai kepakaran, praktisi, dan pemangku kementingan lain. FGD menghadirkan 8 Pembicara yaitu Pembicara Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Edi Susilo, Kepala Sub Manajemen Keselamatan Direktorat Sarana dan Keselamatan Jalan, Ellis, S.SiT, M.S., Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol. Faizal, S.I.K, M.H., Pembina Industri Ahli muda / Ketua Tim Kerja Kebijakan Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, Rahadi Sri Rahmanto, Pengurus Bidang Pertanian dan Perkebunan APINDO, Asep April, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin), Rachmat Hidayat, Pakar Transportasi dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Drs Suripno MSTR dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMJ, Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

Kemudian juga menghadirkan empat penanggap yaitu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto dan Wakil Ketua Umum Kebijakan Publik GAPMMI, Astri Wahyuni.

Buronan Kasus Narkoba di Indonesia Andre 'The Doctor' Ditangkap di Malaysia

Suap Kapolres Bima Miliaran Rupiah, Pelarian Bandar Sabu Ko Erwin Terhenti

Rutan Dumai Menerima Penghargaan dari Dirtipid Narkoba Bareskrim

WN Malaysia Bawa 99.600 Butir Ekstasi Ditangkap di Hotel Dumai

Gunakan Mobil Nopol Dumai BM 1437 RZ Jaringan 30 Kg Sabu Senilai Rp54 Miliar Diamankan di Palembang

Tiga Oknum Polisi Pesta Narkoba di Hotel Bersama Warga Sipil