Surat Berhenti Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri tak Bisa Diproses, Ini Alasannya

viralnasional.com - - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri tidak dapat diproses."Keppres pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK tidak bisa diproses lebih lanjut karena dalam surat tersebut (yang ditujukan kepada Presiden), Bapak Firli Bahuri tidak menyebutkan mengundurkan diri, tetapi menyatakan berhenti," kata Ari dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

• JPU KPK: Dugaan Perintah Pengumpulan Uang oleh Abdul Wahid Makin Menguat
• OTT Bupati Muara Enim, KPK Amankan Lima Pejabat dan Lima Pihak Swasta
• KPK OTT Bupati Muara Enim, Sumsel

Ari Dwipayana mengatakan pernyataan berhenti tidak dikenal sebagai syarat pemberhentian Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang KPK.

"Artinya Keppres pemberhentian tidak dapat diproses, mengingat Bapak Firli Bahuri tidak menyebutkan mengundurkan diri, tetapi menyatakan berhenti yang bukan syarat pemberhentian pimpinan KPK," ujarnya.

Dia mengatakan dengan demikian Keppres pemberhentian sementara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang sebelumnya sudah diteken Presiden masih tetap berlaku, sampai ada proses hukum berikutnya.

Sebelumnya, Firli Bahuri menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua KPK pada Kamis (21/12) malam.

"Saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK, dan saya menyatakan berhenti, dan saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya," kata Firli di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Firli mengatakan surat pengunduran dirinya itu telah disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno serta kepada jajaran pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (KPK). *** (ant)

ANTARA 2023

JPU KPK: Dugaan Perintah Pengumpulan Uang oleh Abdul Wahid Makin Menguat

OTT Bupati Muara Enim, KPK Amankan Lima Pejabat dan Lima Pihak Swasta

KPK OTT Bupati Muara Enim, Sumsel

JPU KPK Sebut Abdul Wahid Gunakan Kaki Tangan untuk Mengambil Uang

Tiga Perusahaan di Batam Setor Rp6,5 Miliar ke Oknum Pejabat Kemenaker

KPK Minta Kepala Daerah Hentikan Hibah ke Instansi Vertikal Termasuk THR