Kasus Jasa Pandu dan Tunda Dumai oleh BUP Terus Berjalan

viralnasional.com -– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau saat ini tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan jasa kepelabuhanan di Perairan Dumai periode 2015-2022.

Baca Juga:

• Pejabat Pemko Dumai dan BC Diperiksa Kejagung
• Zakir: THR Jangan Dicicil, Wajib Dibayarkan 7 Hari Sebelum Lebaran
• Pelanggan Dumai Sulyani Raih Mobil Listrik dari Telkomsel

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Zikrullah menjelaskan, penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan pada Februari 2025.

Surat perintah ini menitikberatkan pada dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pelayanan jasa pandu, jasa tunda, serta jasa kepelabuhanan lain kelas I Dumai oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan izin pelimpahan dari Kementerian Perhubungan.

"Surat Perintah Penyelidikan Februari 2025 ini terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan jasa pandu dan tunda serta jasa kepelabuhanan lainnya di Perairan Dumai tahun 2015 hingga 2022," kata Zikrullah, Rabu (4/3/2026).

Dalam proses penyelidikan, tim jaksa penyelidikan telah memeriksa 17 orang dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Badan Usaha Pelabuhan, pelaksana jasa pandu dan tunda, serta Distrik Navigasi.

Selain itu, tiga ahli dari bidang keselamatan pelayaran, lalu lintas laut, dan kenavigasian juga dimintai pendapat untuk mendukung pendalaman perkara.

Kendati telah diselidiki sejak satu tahun lalu, penanganan perkara tidak ada perkembangan atau mandek. Proses penanganan kasus belum ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidkan.

Hal ini berbeda dengan kasus periode serupa yang sama ditangani oleh Kejati Sumatera Utara. Di sana, telah ditetapkan tersangka, dan ditahan.

Namun, Zikrullah menyatajan kalau penanganan kasus tetap berjalan. "Hingga saat ini, proses hukum masih berada pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan," ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.*** cakaplah

Pejabat Pemko Dumai dan BC Diperiksa Kejagung

Zakir: THR Jangan Dicicil, Wajib Dibayarkan 7 Hari Sebelum Lebaran

Pelanggan Dumai Sulyani Raih Mobil Listrik dari Telkomsel

Dua Kilang Pertamina Raih Sertifikasi Keberlanjutan Internasional Produksi SAF

Hearing Bersama DPRD Dumai Aliansi Guru SDN Non ASN Bersertifikasi Perjuangankan Pencairan Tunjangan

Disnaker : Pembayaran THR Karyawan tak Boleh Dicicil