KPK Bau Korupsi Dibalik Pembagian Kuaota Haji Khusus di Era Menteri Agama Yaqut

viralnasional.com - Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami ada tidaknya aliran dana di balik terbitnya Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan di Kementerian Agama (Kemenag). KPK mendalami apakah ada timbal balik dari pihak travel kepada penyelenggara negara atas SK itu.

Baca Juga:

• Pemerasan Gaya Bupati Pati, Pasang Tarif Jabatan Desa Rp125 Juta
• Bupati Sudewo Ditahan KPK Dalam Kasus Pengisian Jabatan dengan Tarif
• Kerja Cepat KPK, Sikat Dua Kepala Daerah Wali Kota Madiun & Bupati Pati Dalam OTT

Adapun SK yang dimaksud ialah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. SK itu pada intinya membuat kuota proporsi haji reguler-khusus 50:50.

"Nah itu dia (aliran dana), itu. Jadi kita sedang dalami itu," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa (12/8/2024).

Asep menjelaskan, SK yang ditandatangani mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas itu tentu membuat pihak travel diuntungkan lantaran bakal menerima calon jamaah haji. Sehingga KPK juga mendalami apakah ada aliran dana yang diserahkan sebagai timbal balik atas terbitnya putusan itu.

"Imbal baliknya apa? Ini yang sedang kita ini (dalami)," tandas dia.

Sebagai informasi, KPK meningkatkan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag tahun 2023–2024 ke penyidikan. Sebelumnya, dugaan korupsi ini masih ada di tahap penyelidikan.

Kasus perkara ini berawal dari pengelolaan kuota haji 2023. Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 20.000 jamaah.

Sesuai amanat undang-undang, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92% untuk jamaah haji reguler dan 8% untuk jamaah haji khusus. Namun, temuan KPK menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pembagian kuota justru dilakukan secara tidak proporsional, yakni 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, lembaga antikorupsi ini juga tengah mendalami potensi aliran dana yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus. ***(okz)

Pemerasan Gaya Bupati Pati, Pasang Tarif Jabatan Desa Rp125 Juta

Bupati Sudewo Ditahan KPK Dalam Kasus Pengisian Jabatan dengan Tarif

Kerja Cepat KPK, Sikat Dua Kepala Daerah Wali Kota Madiun & Bupati Pati Dalam OTT

Kronologi Kasus Suap Pejabat Pajak, Ditangkap KPK Saat Bagi-bagi Uang

Modus Suap Pajak, Potensi Kurang Bayar dari Rp75 Miliar menjadi Rp15,7 Miliar

Kabur Saat OTT, Kasi Datun Kejari HSU Tabrak Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi