Gubernur Riau Teken SK Penetapan UMK Riau 2024

viralnasional.com - - Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) se-Provinsi Riau tahun 2024 telah ditetapkan Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution. Kota Dumai menjadi salah satu daerah dengan gaji tertinggi dibanding kabupaten dan kota lainnya.Surat Keputusan (SK) Penetapan UMK se-Riau tersebut diteken dan disahkan oleh Gubri Edi Natar Nasution tertanggal 30 November 2023. Penetapan UMK itu tertuang dalam SK Gubernur Riau Nomor Kpts, 7681/XI/2023 tercantum besaran UMP dari 12 kabupaten kota di Riau.

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif
• Kemendagri: Pemda Wajib Perkuat UMKM Kerajinan Lewat Dekranasda
• Usai Pelantikan Pejabat Eselon II Pemprov Riau, 20 Jabatan Penting Masih Kosong

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Imron Rosyadi mengatakan, dengan sudah disahkannya UMK untuk 12 kabupaten kota se-Provinsi Riau tersebut, maka sudah bisa dijalankan oleh masing-masing kabupaten kota mulai Januari 2024 mendatang.

"Sudah diteken Pak Gubernur. Dengan sudah disahkannya UMK tersebut maka awal tahun depan sudah bisa dijalankan di masing-masing kabupaten kota," kata Imron Rosyadi, Jumat (1/12/2023).

Dengan begitu, maka seluruh perusahaan di Riau agar menjadikan UMK yang sudah disepakati bersama tersebut sebagai acuan dan pedoman dalam membayarkan upah kepada karyawannya.

"Perusahaan wajib menjalankan aturan tersebut, gaji buruh dan karyawan tidak boleh dibawah upah minimun," sebutnya.

Imron Rosyadi menegaskan, bagi perusahaan yang membayarkan upah di bawah upah minimun, bisa dikenakan sanksi pidana. "Sanksinya jelas, pidana, diundang-undang dibunyikan seperti itu, apabila perusahaan membayarkan upah dibawah upah minimun bisa dikenakan sanksi pidana," ujarnya.

Bahkan kata Imron, dalam Undang-Undang Nomor 13 pasal 90 ayat 1 disebutkan sanksi pidana dalam pelanggaran pembayaran upah dibawah upah minimun ini masuk dalam kategori pidana kejahatan.

"Berat itu sanksi nya, jadi perusahaan jangan main-main harus dipatuhi pembayaran hak karyawan sesuai UMK," tukasnua.

Berikut besaran UMK tahun 2024 se-Riau berdasarkan SK Gubernur Riau:

1. Kota Pekanbaru Rp3.451.584,95

2. Kota Dumai Rp.3.867.295,41

3. Kabupaten Rokan Hulu Rp3.360.920,76

4. Kabupaten Indragiri Hulu Rp3.477.188,91

5. Kabupaten Kampar Rp3.412.764,06

6. Kabupaten Bengkalis Rp3.693.540,24

7. Kabupaten Siak Rp3.465.930,75

8. Kabupaten Pelalawan Rp3.395.359,03

9. Kabupaten Kuansing Rp3.467.414,80

10. Kabupaten Rokan Hilir Rp3.332.223,92

11. Kabupaten Indragiri Hilir Rp3.294.625,56 (Sesuai UMP Riau)

12. Kabupaten Meranti Rp3.294.625,56 (Sesuai UMP Riau)

Pemerintah Siapkan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif

Kemendagri: Pemda Wajib Perkuat UMKM Kerajinan Lewat Dekranasda

Usai Pelantikan Pejabat Eselon II Pemprov Riau, 20 Jabatan Penting Masih Kosong

DPR Hanya Pangkas Tunjangan Perumahan, Insentif Lainnya Masing Fantastis,Ini Nilainya?

Terkait Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, Apakah Gubri Terlibat?

Dunia Pendidikan Riau jadi Sorotan, Gubri dan Kadisdik Diam