Erwin Soroti Wajib Plat BM dan Pemotongan TPP Guru 50%,

viralnasional.com -Pekanbaru — Kebijakan kontroversial Gubernur Riau Abdul Wahid yang mewajibkan seluruh kendaraan operasional perusahaan di wilayahnya menggunakan plat nomor polisi BM, memicu kegaduhan di ranah publik.

Baca Juga:

• Miris, Guru Bantu di Riau tak Kunjung Gajian,
• Terseret Kasus Abdul Wahid, Mantan Ajudan Gubri Marijani Ditahan KPK
• Usai Nyatakan Gugat KPK Rp11 Miliar, Mantan Ajudan Gubri Abdul Wahid Diperiksa Sebagai Tersangka

Sorotan tajam datang dari Aktivis 98, Erwin Sitompul bahkan menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan menegur kebijakan yang dinilainya "aneh" dan berpotensi mengoyak semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini bukan soal plat nomor semata. Ini soal bagaimana kita menjaga semangat persatuan di atas kepentingan daerah," tegas Erwin dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, aturan yang dikeluarkan oleh Abdul Wahid tidak hanya diskriminatif, tapi juga menciptakan potensi konflik antar wilayah.

Ia menilai, gubri gagal memahami makna nasionalisme dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan yang menjamin kebebasan mobilitas warganya di seluruh pelosok tanah air.

Pemangkasan TPP Guru ASN untuk Desember 2025.

Gubernur Abdul Wahid kembali diterpa isu tak kalah panas — rencana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Guru ASN hingga 50 persen.

Isu ini sontak memantik gelombang kecaman, terutama dari kalangan pendidik dan pemerhati pendidikan di Riau.

Menurut Erwin langkah itu — jika benar dilakukan — merupakan bentuk pengkhianatan terhadap jasa para guru, yang selama ini menjadi garda depan mencerdaskan generasi bangsa.

"Kalau isu perihal pemotongan TPP Guru ASN 50 persen itu benar, saya mengecam keras kebijakan Gubernur Riau ini.Hal ini sangat menciderai hati para guru,para pahlawan tanpa tanda jasa," tegas Erwin dengan nada tinggi.

Istilah "Nepalkan" yang digunakan Erwin menggambarkan bentuk perlawanan simbolik terhadap kepemimpinan otoriter yang dianggap menindas rakyat.

"Ini bukan sekadar kebijakan anggaran.Ini menyangkut penghargaan terhadap profesi yang telah melahirkan ribuan generasi cerdas di Riau. Kalau guru saja diperlakukan seperti ini, bagaimana wajah pendidikan kita ke depan?" tambahnya.

Diketahui, Gubernur Abdul Wahid sebelumnya mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh kendaraan operasional milik atau sewaan perusahaan yang beroperasi di Riau untuk menggunakan plat nomor BM.

"Ini bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap infrastruktur daerah. Tak ada alasan untuk tidak melakukan mutasi kendaraan. Kalau perlu, kita turunkan Bapenda ke lokasi," ujar Wahid dalam pernyataan sebelumnya, dengan nada tegas yang mengisyaratkan tak ada ruang kompromi.

Keduanya sama-sama dilihat sebagai upaya meningkatkan PAD dengan cara-cara yang justru berisiko menciptakan kegaduhan sosial.

Di satu sisi, Gubernur Wahid beralasan sedang memperjuangkan kepentingan daerah.

Namun di sisi lain, publik menilai langkahnya justru menabrak logika kebangsaan dan keadilan sosial.

"Kalau semua daerah berpikir seperti Gubernur Riau, Indonesia ini bisa terpecah jadi provinsi-provinsi kecil yang saling membatasi diri," kata Erwin lagi.

Kebijakan ini memunculkan pertanyaan lebih luas sejauh mana pemerintah daerah berhak membatasi aktivitas ekonomi berbasis administrasi kendaraan atau memangkas hak kesejahteraan aparatur sipilnya atas nama efisiensi anggaran?

Sejumlah pengamat menilai, langkah Wahid memperlihatkan gejala "otonomi yang kebablasan".

Ketika semangat memperkuat daerah justru berubah menjadi bentuk feodalisme administratif baru.

"Masalah seperti pajak kendaraan dan kesejahteraan guru seharusnya diselesaikan dengan pendekatan sistemik dan dialog, bukan dengan instruksi sepihak," ujar seorang pengamat kebijakan publik di Pekanbaru.

Yang jelas, dua isu ini plat BM dan TPP guru telah menjadi cermin buram bagi kepemimpinan Wahid di Riau.
Bagi sebagian masyarakat, keduanya bukan lagi sekadar kebijakan administratif, melainkan simbol kepemimpinan yang kehilangan arah.***(ant)

Miris, Guru Bantu di Riau tak Kunjung Gajian,

Terseret Kasus Abdul Wahid, Mantan Ajudan Gubri Marijani Ditahan KPK

Usai Nyatakan Gugat KPK Rp11 Miliar, Mantan Ajudan Gubri Abdul Wahid Diperiksa Sebagai Tersangka

Ditetapkan Tersangka tanpa Ditahan, Ajudan Gubri Nonaktif Abdul Wahid Gugat KPK

Fakata Pengangkatan Dani dan Tata Sebagai Tenaga Ahli Gubri tanpa Dasar Hukum

Hakim Tolak Eksepsi Gubri Nonaktif Abdul Wahid, Ini Alasannya?