Wagubri SF Hariyanto Pernah Curhat ke UAS Soal Kutipan Uang oleh Gubri Wahid

viralnasional.com -Pekanbaru– Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengaku pernah mengadu kepada Ustaz Abdul Somad (UAS) terkait informasi dugaan praktik kutip-mengutip uang untuk perpindahan dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Baca Juga:

• Vonis 2 Tahun Gubri Nonaktif Abdul Wahid, KPK Ajukan Banding
• Divonis 2 Tahun Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Banding
• Abdul Wahid Gubri Nonaktif Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Kesalahannya

Pengakuan itu disampaikan SF Hariyanto saat menjadi saksi perkara dugaan korupsi dengan modus pemerasan anggaran Dinas PUPR-PKPP Riau, dengan terdakwa Marjani, ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (9/11/2026).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali komunikasi SF Hariyanto dengan UAS yang diketahui dekat dan mendukung Abdul Wahid saat Pilkada Gubernur Riau.

Jaksa yang dipimpin Tonny Frenky Pangaribuan menyinggung informasi mengenai orang-orang di lingkaran Abdul Wahid yang diduga meminta uang kepada pejabat yang ingin pindah atau mendapatkan jabatan.

"Ada di lingkaran Pak Abdul Wahid yang suka kutip-mengutip, Bapak mengadu ke Ustaz Abdul Somad untuk diingatkan. Bapak mendengar informasi itu dari siapa?" tanya JPU.

SF Hariyanto menjelaskan, informasi itu awalnya didapat dari masyarakat dan media sosial. Kemudian, dia mengadukan hal itu ke UAS.

"Saya dapat berita seliweran, dari masyarakat. Kalau mau pindah atau naik jabatan, saya menghadap ke Ustaz Abdul Somad," jawab SF Hariyanto.

Ketika jaksa mendalami siapa saja orang yang dimaksud, SF Hariyanto menyebut sejumlah nama, di antaranya Tata Maulana dan Dani M Nursalam, yang merupakan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Menurut SF Hariyanto, ia mengadu hanya mengingatkan agar persoalan tersebut tidak sampai menjadi masalah. "Ada Tata, ada Dani, saya mengingatkan saja jangan sampai jadi masalah," ungkapnya.

Jaksa kemudian menanyakan apakah ada orang-orang lain yang dia dengar, SF Hariyanto menyebut dirinya mendengar seorang ajudan, yakni Dahri, diberhentikan karena diketahui menerima uang terkait perpindahan jabatan.

"Saya dengar ada satu ajudannya (yang diberhentikan), yang diketahui menerima duit untuk perpindahan, si Dahri," kata SF Hariyanto

Dana Operasional Terpisah

SF Hariyanto juga memberikan keterangan mengenai pengelolaan dana operasional sebagai Wakil Gubenrur Riau. Ia menegaskan dana operasional yang berada dalam pengelolaannya terpisah dari operasional tim Abdul Wahid.

SF menyebut, dirinya menerima dana operasional yang diterimanya sebesar Rp350 juta per bulan. Uang itu diserahkan Bendahara di Bagian Umum Setdaprov Riau, melalui ajudan, sebelum diserahkan ke SF Hariyanto.

Menurut SF Hariyanto, uang itu dipegang sendiri oleh dirinya. Namun ada sebagian yang diserahkan kepada ajudan. "Seperti untuk membayar sesuatu," kata SF Hariyanto.

Disinggung besaran dana operasional yang diterima Abdul Wahid, disebutkan SF Hariyanto lebih besar dari Wakil Gubenrur. "Tentu lebih besar" ucapnya.

Dalam dakwaan JPU KPK, Marjani disebut terlibat dalam pengumpulan uang dari sejumlah Kepala UPT di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau. Total uang yang diduga dikumpulkan dalam perkara tersebut mencapai Rp3,55 miliar.

Pengumpulan uang itu diduga berkaitan dengan penambahan anggaran pada masing-masing UPT. JPU menyebut pengumpulan tersebut berlangsung sejak April hingga November 2025 di sejumlah lokasi, antara lain Rumah Dinas Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, dan Kantor Bappeda.

Dalam dakwaan, Marjani disebut menerima uang dalam beberapa tahap. Salah satu rangkaian penyerahan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Riau sebanyak lima kali, masing-masing Rp300 juta, Rp200 juta, Rp180 juta, Rp170 juta, dan Rp100 juta. Rinciannya berjumlah Rp950 juta.

JPU juga mengungkap dugaan penyerahan uang Rp450 juta kepada Abdul Wahid melalui Marjani menjelang keberangkatan rombongan ke Malaysia pada awal November 2025. Uang tersebut disebut untuk kebutuhan operasional Abdul Wahid selama perjalanan, termasuk rencana ziarah ke makam Tuan Guru Sayid di Negeri Sembilan, Malaysia.

Perkara Marjani berkaitan dengan perkara yang sebelumnya menjerat Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M Arief Setiawan, dan mantan tenaga ahli gubernur Dani M Nursalam.

Ketiganya telah lebih dahulu menjalani persidangan. Pada tingkat pertama, masing-masing divonis dua tahun penjara. Namun, pada tingkat banding, hukuman mereka diperberat menjadi empat tahun penjara. Sementara Marjani menjalani proses persidangan secara terpisah.

Marjani didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ia juga didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Vonis 2 Tahun Gubri Nonaktif Abdul Wahid, KPK Ajukan Banding

Divonis 2 Tahun Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Banding

Abdul Wahid Gubri Nonaktif Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Kesalahannya

30 Juli Hakim PN Pekanbaru Bacakan Putusan Perkara Gubri Nonaktif Abdul Wahid

Pledoi Abdul Wahid, Bantah Perintah 'Setoran Preman' hingga Peran UAS

Gubri Nonaktif Abdul Wahid Ditunut 8,5 Tahun Penjara