KPK Tangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan Pihak Swasta

viralnasional.com - - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Senin (18/12).Total ada 15 orang yang diamankan dalam operasi senyap ini, termasuk pejabat Pemprov Maluku Utara lainnya dan pihak swasta.

Baca Juga:

• Ini Enam Biro Perjalanan Haji yang Bakal Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi
• KPK : Sekira 400 Travel Gunakan Kuota Haji Tambahan dengan Visa Khusus
• Santer Beredar OTT KPK di Riau, Ini kata KPK dan Polisi

"Sejauh ini sekitar lebih dari 15 orang yang ditangkap baik di Jakarta Selatan maupun di kota Ternate. Di antaranya benar Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat lainnya serta pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (19/12).

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyampaikan para pihak tersebut masih berstatus terperiksa dan sedang menjalani pemeriksaan di Kantor KPK.

"Masih dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap. Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai," ucap Ali.

OTT tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT tersebut.

Abdul Ghani Kasuba menjabat gubernur Maluku Utara selama dua periode sejak 2014 lalu. Sebelumnya ia menjabat wakil gubernur Maluku Utara periode 2008-2013.***(ryn/CNNI/fra)

Ini Enam Biro Perjalanan Haji yang Bakal Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK : Sekira 400 Travel Gunakan Kuota Haji Tambahan dengan Visa Khusus

Santer Beredar OTT KPK di Riau, Ini kata KPK dan Polisi

Terkait Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, Apakah Gubri Terlibat?

KPK Menduga Pemerasan yang Dilakukan Wamenaker Sudah Berlangsung Lama, Jumlahnya Fantastis

Kasus Pemerasan Sertifikat K3 Menyeret Wamenaker ke KPK