Penggunaan Anggaran Ugal-ugalan Penyebab Defisit Anggaran 1,76 Triliun

viralnasional.com -Pekanbaru- Gabungan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau, bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau serta sejumlah organisasi kemahasiswaan lainnya melaksanakan diskusi untuk mendesak DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menelusuri dan menginvestigasi defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.Defisit tersebut dinilai tidak transparan dan berpotensi menjadi indikasi lemahnya tata kelola keuangan daerah, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pimpinan DPRD Provinsi Riau saat itu. Laporan BPK RI juga menyoroti sejumlah temuan serius terkait penggunaan belanja daerah yang tidak efisien, serta tumpang tindih anggaran yang patut dipertanyakan.

Baca Juga:

• APBD Dumai TA 2026 Selesai Dievaluasi
• KPK Periksa Pejabat Dinas LHK Riau dan Anggota DPRD
• Mantan Aktivis 98 Dukung Hibah Lahan Pembangunan Markas Kopassus di Dumai

Defisit anggaran 1,76 trilliun ini bukan persoalan kecil, karena akan membebankan APBD Riau 2025, yang pasti akan menghambat pembangunan di Provinsi Riau. Jalan, fasilitas sekolah dan kesehatan, serta ekonomi pasti akan lesu.

Cipayung Plus Riau KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, Himapersis dalam keterangan bersama menegaskan bahwa DPRD tidak boleh tinggal diam dan hanya menjadi lembaga stempel. "Kami mendesak DPRD Provinsi Riau untuk tidak hanya melakukan rapat biasa, tapi segera membentuk PANSUS guna menggali akar persoalan dan mengevaluasi seluruh postur anggaran yang telah menimbulkan defisit besar, jangan pasif dan hanya fokus pada melasanakan pokok fikiran saja, karena kalian dipilih untuk mengawasi.

Mahasiswa juga menegaskan bahwa jika DPRD tidak segera merespons tuntutan ini dalam waktu dekat, maka gelombang gerakan akan terus digelar dengan melibatkan massa aksi untuk memenuhi jalanan Pekanbaru.(ant)

APBD Dumai TA 2026 Selesai Dievaluasi

KPK Periksa Pejabat Dinas LHK Riau dan Anggota DPRD

Mantan Aktivis 98 Dukung Hibah Lahan Pembangunan Markas Kopassus di Dumai

Disdik Riau Pakai Portal Elektronik, Plt Gubri Nilai Proyek itu tak Pantas

KPK Perpanjang Masa Penahanan Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid

Gagal Gunakan Lahan Fasum Hibah Patra Dok, Pemko Alihkan Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih