Terkait Kasus Gratifikasi, KPK Periksa Pejabat Dinas PUPR Meranti

viralnasional.com - MERANTI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali turun ke Kepulauan Meranti, Riau. Kali ini lembaga anti rasuah itu memeriksa sejumlah pejabat di Dinas PUPR Kepulauan Meranti.

Baca Juga:

• Ini Enam Biro Perjalanan Haji yang Bakal Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi
• KPK : Sekira 400 Travel Gunakan Kuota Haji Tambahan dengan Visa Khusus
• Santer Beredar OTT KPK di Riau, Ini kata KPK dan Polisi

KPK tiba di Kantor Dinas PUPR menjelang tengah hari. Mereka dikawal polisi bersenjata lengkap. Kegiatan KPK di Kantor Dinas PUPR dilakukan tertutup.

Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, ketika dikonfirmasi CAKAPLAH, membenarkan adanya pemeriksaan oleh KPK. Selain dirinya, ada dua pejabat lain yang juga sempat diperiksa KPK pada saat itu.

Ketika ditanya perihal pemeriksaan, Fajar tak banyak menjelaskan. Hanya saja, dia mengatakan, pemeriksaan oleh KPK terhadap dia dan beberapa pejabat Dinas PUPR berkaitan dengan gratifikasi yang menjerat bupati nonaktif, HM Adil.

"Saya tidak bisa menjelaskan secara detil. Intinya, pemeriksaan tadi terkait dengan gratifikasi, kasus tipikor (HM Adil, red)," katanya kepada CAKAPLAH, Selasa (27/8/2024) malam.

Masih menurut Fajar, kasus yang ditangani KPK itu, saat bupati masih dijabat HM Adil. Saat itu juga, dirinya belum menjabat sebagai Kadis PUPR Kepulauan Meranti.

"Saat itu, saya belum menjadi kadis. Tapi karena pemeriksaan sekarang dan saya kadis nya, makanya diperiksa," ujarnya lagi.

Selain pemeriksaan, kata Fajar, KPK juga sempat melakukan penggeledahan. Hanya saja, tidak ada dokumen yang disita dalam penggeledahan itu.

Sebelumnya, sempat berembus kabar pemeriksaan oleh KPK terkait dengan kegiatan swakelola di Dinas PUPR. Namun, Fajar memastikan materi pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dan bukan kegiatan swakelola.

"Tadi usai pemeriksaan memang saya minta izin untuk belum menjawab kepada rekan pers, karena saya perlu istrahat dulu. Tapi rupanya muncul isu lain. Semoga setelah ini bisa meluruskan isu terkait pemeriksaan KPK tadi," kata Fajar di akhir cakapnya.*** cakaplah

Ini Enam Biro Perjalanan Haji yang Bakal Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK : Sekira 400 Travel Gunakan Kuota Haji Tambahan dengan Visa Khusus

Santer Beredar OTT KPK di Riau, Ini kata KPK dan Polisi

Terkait Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, Apakah Gubri Terlibat?

KPK Menduga Pemerasan yang Dilakukan Wamenaker Sudah Berlangsung Lama, Jumlahnya Fantastis

Kasus Pemerasan Sertifikat K3 Menyeret Wamenaker ke KPK