Bawaslu: 23 Ribu Surat Suara Via Pos di Kuala Lumpur Tercoblos

viralnasional.com -JAKARTA - - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkap data dugaan pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia.

Baca Juga:

• Masuk Perusahaan Izin Dicabut Prabowo, Toba Pulp Lestari Pernah Disikat Luhut
• Presiden Saksikan Rp 6,6 Triliun Uang Hasil Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan
• Buruh Tolak Aturan Upah 2026, Definisi KHL Akal-akalan Menteri Saja

Bagja mengatakan ada 23 ribu surat yang dikirim via pos sudah tercoblos.
Bagja mengatakan jumlah DPT yang menggunakan hak suaranya dengan metode pos ada sebanyak 156.367 orang.

Dari jumlah itu, Bagja mengatakan ada 82 ribu alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara.

"Kalau kita sampaikan misalnya laporan teman-teman di lapangan. Misalnya pos 156.367 ini DPT-nya. Jadi alamat yang nggak jelas 81.253, itu saja sudah kebayang. Kemudian yang terkirim itu 51.360, yang return dan tercoblos 23.754.

Dari situ saja sudah jadi persoalan, oleh sebab itu perlu review ulang terhadap hal ini," kata Bagja, kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).

"Ini juga dengan KSK juga demikian, dan sekarang lagi proses untuk me-review terhadap proses pemungutan suara di TPS di Kuala Lumpur. Kita masih tunggu hasil tim yang ada di sana. Karena ini harus kita perbaiki secara menyeluruh untuk Kuala Lumpur. Karena tidak bisa juga hanya sepotong-sepotong," paparnya.

Atas hal itu lah, Bawaslu merekomendasikan ditiadakannya PSU di Kuala Lumpur dengan metode pos. Terlebih, lanjut Bagja, beredar video pencoblosan terhadap peserta pemilu tertentu.

"Oleh sebab itu kita telah merekomendasikan untuk kemudian mereview sistem pos untuk Kuala lumpur, kenapa? Karena dimulai dari pendataan yang bermasalah," katanya.

Bagja mengatakan proses Pemilu bukan hanya kerja penyelenggara. Melainkan turut andil seluruh elemen masyarakat, stakeholder hingga pemerintah di Kuala Lumpur.

"Kita juga lagi berkoordinasi lagi dengan teman-teman kedubes," jelasnya.*** (idn/jbr)

Masuk Perusahaan Izin Dicabut Prabowo, Toba Pulp Lestari Pernah Disikat Luhut

Presiden Saksikan Rp 6,6 Triliun Uang Hasil Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan

Buruh Tolak Aturan Upah 2026, Definisi KHL Akal-akalan Menteri Saja

Lagi, Purbaya Warning Bea Cukai, Kalau tak Mau Dibubarkan Silahkan Berubah

Lari dari Tugas, Prabowo Minta Bupati Aceh Selatan Dicopot

Presiden Minta Mendagri Periksa Bupati Aceh Selatan