Presiden Saksikan Rp 6,6 Triliun Uang Hasil Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan

viralnasional.com - - Presiden Prabowo Subianto hari ini menyaksikan pemberian uang penyelamatan keuangan negara hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (PKH). Total penyelamatan keuangan negara diakumulasi menjadi total Rp 6,6 triliun atau tepatnya Rp 6.625.294.190.469,74.

Baca Juga:

• Menerima Suap Rp1,5 Miliar Harta Ketua Ombudsman Naik jadi Rp4,1 Miliar
• Rombah Kabinet Kejagung, Jabatan Kejari Dumai dan Rokanhulu Bergeser
• Enggan Bayar Denda Rp8 Triliun, 10 Perusahaan Tambang dan Sawit Bandel sektor riil Digugat

Prabowo menyaksikan penyerahan penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh Satgas PKH diwakili oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga berbicara secara langsung di depan tumpukan uang penyelamatan keuangan negara yang dipamerkan oleh Kejaksaan Agung. Uang itu berbentuk tumpukan uang Rp 100 ribuan yang ditumpuk bagaikan tembok setinggi sekitar 2 meter.

"Ini hasil kerja keras dari penertiban kawasan hutan yang telah saya bentuk Januari 2025," kata Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

Kejaksaan Agung mencatat hasil penertiban yang dilakukan hari ini berupa penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp 2,34 triliun atau tepatnya Rp 2.344.965.750.000 yang berasal dari 20 perusahaan kelapa sawit dan 1 perusahaan tambang nikel.

Kemudian penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI sebesar Rp 4,28 triliun atau tepatnya Rp 4.280.328.440.469.

Ada juga hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 hektare (ha). Lahan itu sebagian akan dikonservasi kembali oleh Kementerian Kehutanan dan sisanya diberikan ke BPI Danantara untuk digunakan oleh BUMN.

Di Kementerian Keuangan uang ini akan menjadi penerimaan negara pada kategori penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. *** (hal/detik/ara)

Menerima Suap Rp1,5 Miliar Harta Ketua Ombudsman Naik jadi Rp4,1 Miliar

Rombah Kabinet Kejagung, Jabatan Kejari Dumai dan Rokanhulu Bergeser

Enggan Bayar Denda Rp8 Triliun, 10 Perusahaan Tambang dan Sawit Bandel sektor riil Digugat

Prabowo Bertolak ke Sumatera Tinjau Penanganan Banjir dan Longsor

Utang Pemerintah Indonesia Naik 2,95 Persen menjadi Rp 9.408 Triliun

Sah! Empat Pulau yang Diklaim Masuk Sumut Diputuskan Prabowo Berada di Provinsi Aceh