Yusril : Langkah Gibran Buktikan Ijazah di PTUN: Tak Ada Gunanya, Putusan MA Sudah Final

viralnasional.com -Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada gunanya langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Baca Juga:

• Mahfud MD: Bukan Polisi yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Palsu atau Asli
• Mantan Presiden Jokowi Terserang Alergi Kulit Dibagian Wajah
• Abraham Samad dkk Datangai KPK, Desak Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi

Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran sudah final. Tidak ada celah hukum yang dapat ditempuh Gibran pasca kedua badan peradilan tertinggi itu telah memutuskan perkara.

Terlebih, obyek yang disengketakan dalam PTUN sama dengan yang telah diputus MA.

"Tidak ada gunanya (membuktikan di PTUN). Karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Gibran Sebut Prabowo Sarankan Dirinya Tetap "Fight" di PTUN

Gibran tidak dapat mengajukan banding atau peninjauan kembali (PK) di PTUN karena bukan dalam posisi tergugat intervensi.

Peninjauan kembali (PK) hanya dapat diajukan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang merupakan tergugat dalam perkara tersebut. Kemendikdasmen diketahui berperan menerbitkan surat keterangan (suket) penyerataan ijazah. Tapi kata Yusril, kementerian nampaknya tidak akan mengajukan PK.

"Bahkan (Kemendikdasmen) akan mengeksekusi putusan. Jadi dari segi hukum memang agak sulit sekarang," tutur Yusril.

Lebih lanjut Yusril menuturkan, pembuktian yang dilakukan di luar pengadilan biasanya hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi.

Namun perkara penyetaraan ijazah ini adalah perkara hukum, sehingga harus diputuskan oleh pengadilan. "Mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya, kalau di luar pengadilan barangkali di media sosial saja," ucap Yusril.

Adapun dalam putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut Suket penyetaraan pendidikan milik Gibran yang dikeluarkan pada 2019.

MA juga menyatakan Suket milik Gibran itu batal. Dalam pertimbangan hukumnya, MA kembali menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

Meski Gibran Melawan di PTUN Karena putusan itu, MA kemudian melakukan pengujian substansi atas obyek sengketa, dalam hal ini Suket Gibran. "Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan, sih, sebenarnya seperti punya pilihan, apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," tandas Yusril.

Sebagai informasi, Wakil Presiden Gibran sebelumnya memutuskan akan maju di PTUN untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA sederajat miliknya. Dia mengeklaim upaya di PTUN juga merupakan saran dari Presiden Prabowo Subianto.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ungkap Gibran dalam konferensi pers, Selasa sore.

Gibran juga menyebut Prabowo memintanya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. "Dan juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," tegas Gibran.***kompas

Mahfud MD: Bukan Polisi yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Palsu atau Asli

Mantan Presiden Jokowi Terserang Alergi Kulit Dibagian Wajah

Abraham Samad dkk Datangai KPK, Desak Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi

Mutasi TNI, Mantan Danpaspres jabat Pangdam

Prabowo Dilantik Jadi Presiden, Masyarakat Optimis Indonesia Maju

Uang Pensiun Jokowi Fantastis Usai Tak Jadi Presiden Plus Tunjangan hingga Fasilitas Lain