BGN : Menu MBG untuk Anak Sekolah Jangan Pakai Biskuit dan Roti

viralnasional.com -- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diproduksi oleh warga sekitar, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang meminta Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tidak lagi menggunakan makanan buatan pabrik dalam penyediaan menu MBG.

Baca Juga:

• Erwin : Data Kemendagri Membuktikan Program MBG Tidak Menurunkan PAD Riau
• Disidang MK, Guru dan Orang Tua Curhat Gara-gara MBG Kesejahteraannya Berkurang
• Selama Libur Sekolah Setop Penyaluran, BGN Audit Seluruh Dapur MBG

Penegasan tersebut, kata Nanik, sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025. Dalam pasal itu disebutkan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa atau kelurahan merah putih, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK," kata Nanik dalam keterangannya, dikutip dari detikFinance.

Nanik kemudian mencontohkan pelaksanaan program MBG di Depok, Jawa Barat, yang dinilai telah menunjukkan kerja sama yang baik. Di daerah tersebut, roti untuk pasokan MBG diproduksi oleh ibu-ibu yang merupakan orang tua siswa sekolah.

Selain roti, mereka juga memproduksi bakso rumahan, nugget, rolade, dan berbagai olahan lainnya. Namun demikian, seluruh produk tersebut harus mengantongi izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). PIRT merupakan izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga atau UMKM.

Izin PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten atau kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin tersebut berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan tingkat risiko rendah hingga menengah.

Karena itu, Nanik meminta pemerintah kota, termasuk Pemerintah Kota Probolinggo, untuk memberikan kemudahan dalam proses pengurusan izin PIRT bagi pelaku usaha kecil. *** (dpw/detik/dpw)

Erwin : Data Kemendagri Membuktikan Program MBG Tidak Menurunkan PAD Riau

Disidang MK, Guru dan Orang Tua Curhat Gara-gara MBG Kesejahteraannya Berkurang

Selama Libur Sekolah Setop Penyaluran, BGN Audit Seluruh Dapur MBG

Licik Mulyono jadi Vendor Motor Listrik BGN Meski Tak Memiliki Dealer

Badan Gizi Beli Semir dan Sikat Sepatu Rp1,5 Miliar

Soal 'Susu Sekolah Program MBG' Gratis, Dijual di Minimarket Rp 4 Ribu