Pemerintah Tunda Pajak E-commerce, Anggota DPR Anis Byarwati: Ini  Merupakan "Angin Segar" Bagi UMKM Online

viralnasional.com - Yogyakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyambut positif keputusan pemerintah yang menunda penerapan pajak bagi pelaku usaha e-commerce dan marketplace.

Baca Juga:

• Rp28 Miliar Kendaraan di Dumai Nunggak Bayar Pajak
• Masyarakat Bisa Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik
• Aplikasi Kerap Muter-muter, Anggaran Coretax Pajak Telan Anggaran Rp1,3 Triliun

Menurutnya, kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha online, khususnya UMKM (usaha mikro kecil menengah), agar lebih bersemangat mengembangkan usahanya.

"Saya kira ini satu kabar baik. Ketika pemerintah menunda untuk memungut pajak dari marketplace, usaha online bisa lebih bergairah kembali. Dana yang ada bisa digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga peluang mereka untuk tumbuh semakin besar," ujar Anis Byarwati dalam kunjungan kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Yogyakarta, Jumat (3/10/2025).

Ia menilai, penundaan pungutan pajak akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperbesar modal usaha, meningkatkan produktivitas, hingga pada akhirnya mampu memberikan kontribusi pajak yang lebih besar bagi negara.

"Kalau usahanya lancar dan tumbuh besar, mereka akan lebih rela membayar pajak, bukan karena terpaksa, tapi karena merasa mampu," tegasnya.

Terkait keluhan pedagang offline yang merasa tertekan dengan maraknya belanja online, Anis mendorong adanya inovasi dan diversifikasi usaha.

Menurutnya, pedagang konvensional juga perlu memanfaatkan platform digital agar bisa menjangkau konsumen lebih luas, terlebih di era digital seperti saat ini.

"Selain tetap membuka toko offline, pedagang juga perlu membuka toko online. Dengan begitu, mereka bisa bersaing sekaligus memperluas pasar," ungkapnya.

Meski demikian, Anis menegaskan bahwa penundaan pungutan pajak ini bersifat jangka pendek.

Pemerintah tetap perlu menyiapkan strategi jangka panjang dalam memperkuat penerimaan negara, termasuk melalui pengaturan pajak di sektor digital yang saat ini banyak didominasi perusahaan asing.

"Perlu koordinasi lintas sektor untuk merumuskan regulasi yang adil, agar industri digital maupun UMKM bisa tumbuh bersama dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.

Rp28 Miliar Kendaraan di Dumai Nunggak Bayar Pajak

Masyarakat Bisa Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik

Aplikasi Kerap Muter-muter, Anggaran Coretax Pajak Telan Anggaran Rp1,3 Triliun

Kronologi Kasus Suap Pejabat Pajak, Ditangkap KPK Saat Bagi-bagi Uang

Modus Suap Pajak, Potensi Kurang Bayar dari Rp75 Miliar menjadi Rp15,7 Miliar

Menghindari Pajak Masyarakat Ramai-ramai Menjadi Ateis