Kepala BGN: Semua SPPG Akan Terapkan Standar Polri, Lengkap dengan Rapid Test

viralnasional.com - Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke depan akan dilengkapi dengan perangkat rapid test sebagai langkah pencegahan kasus keracunan makanan. Ia menegaskan, kebijakan ini selaras dengan instruksi Presiden, sekaligus mencontoh praktik baik yang sudah diterapkan SPPG di bawah Polri.

Baca Juga:

• Badan Gizi Beli Semir dan Sikat Sepatu Rp1,5 Miliar
• Soal 'Susu Sekolah Program MBG' Gratis, Dijual di Minimarket Rp 4 Ribu
• Fantastis Anggaran Program MBG Riau Rp22,8 Miliar per Hari

"Kalau kita lihat, bangunan yang dikelola Polri itu memang memenuhi standar yang baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu," jelas Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Ia menambahkan, arahan Presiden menekankan bahwa seluruh SPPG harus mengikuti pola pengelolaan seperti SPPG milik Polri, baik dari sisi fasilitas maupun prosedur keamanan pangan.

"Instruksi Presiden jelas, seluruh dapur nantinya akan menerapkan sistem yang sama," tegasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, juga menyinggung pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Polri. Menurutnya, dengan jumlah sekitar 600 SPPG, Polri terbukti mampu menjaga standar pelayanan sehingga tidak ada laporan kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat.

"Tidak penting siapa yang memiliki dapur, apakah politisi, Polri, atau TNI. Yang terpenting adalah tanggung jawab dalam menjalankan standar yang sudah ditetapkan," ujar Irma saat rapat kerja bersama BGN dan Menteri Kesehatan.

Irma menegaskan, SPPG Polri bisa menjadi contoh bagi pengelolaan dapur bergizi gratis lainnya karena dinilai sesuai prosedur dan bebas kasus.

Badan Gizi Beli Semir dan Sikat Sepatu Rp1,5 Miliar

Soal 'Susu Sekolah Program MBG' Gratis, Dijual di Minimarket Rp 4 Ribu

Fantastis Anggaran Program MBG Riau Rp22,8 Miliar per Hari

Saat Lebaran MBG Tak Dibagikan dari 18-24 Maret, Diganti Paket Bundling

Anggaran Pendidikan Dipakai MBG hingga Rp 223 Triliun, Guru Honorer Lapor ke MK

MBG di SMKN2 Dumai tak Dihentikan Permanen