Kementrian Agama Serahkan Urusan Haji ke BP Haji tahun 2026

viralnasional.com - Jakarta- Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menutup babak panjang keterlibatannya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini ditandai melalui gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M yang berlangsung pada Senin (28/7/2025) malam di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang, Banten.

Baca Juga:

• Menag: Perbedaan Awal Ramadhan 1447 H Jangan Menyebabkan Umat Terpisah
• Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 19 Februari 2026
• Kementrian Haji Bagi Kelompok Terbang Jemaah Berangkat 2026, Riau Gunakan Saudi Arabian Airlines

Rakernas yang dibuka langsung oleh Menteri Agama (Menag) Prof Dr KH Nasaruddin Umar, turut dihadiri Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala BP Haji Gus Irfan Yusuf, serta seluruh kepala Kanwil Kemenag dari berbagai daerah di Indonesia.

Agenda nasional ini menjadi penanda transisi sejarah penting, yakni berakhirnya mandat Kemenag dalam mengurus haji setelah 75 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 Tahun 2024. Tugas penyelenggaraan haji akan beralih sepenuhnya kepada Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) mulai musim haji tahun 2026.

Dalam laporan pembukanya, Dirjen PHU Hilman Latief menyampaikan, seluruh rangkaian operasional haji 1446 H telah rampung dengan kepulangan jemaah kloter terakhir pada 11 Juli 2025. Sebanyak 203.149 jemaah haji reguler diberangkatkan ke Arab Saudi dalam 525 kelompok terbang (kloter).

Mereka kembali ke Tanah Air melalui dua gelombang, yaitu 103.806 jemaah via Bandara Madinah dan 99.343 jemaah lainnya melalui Bandara Jeddah. Total petugas pembimbing yang dilibatkan mencapai 4.210 orang.

"Operasional ibadah haji selama 72 hari yang dimulai sejak 1 Mei 2025 telah berjalan tuntas. Rakernas ini menjadi momentum penting untuk perbaikan di masa mendatang," ujar Hilman.

Kepala BP Haji, Gus Irfan Yusuf, menyambut transisi ini sebagai momen strategis untuk memulai penyelenggaraan haji yang lebih efisien. Ia menegaskan, fokus Badan Haji saat ini adalah pada revisi Undang-Undang Haji, bukan polemik seputar rencana panitia khusus (Pansus) DPR.

"Kami tak berkaitan langsung dengan Pansus. Fokus kami adalah menyiapkan kerangka hukum dan teknis agar tahun depan penyelenggaraan haji berjalan lancar," tegasnya.

Gus Irfan juga menuturkan BP Haji telah menyusun program kerja sesuai dengan timeline yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, termasuk target penyelesaian visa jemaah di bulan Syawal. Ia menjanjikan berbagai terobosan baru demi meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah.

Refleksi 75 Tahun Kemenag Tangani Haji

Dalam sambutannya, Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan, selama 75 tahun Kemenag telah berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Ia menyadari penyelenggaraan ibadah haji bukan tanpa tantangan.

"Saya yakin setiap menteri agama yang pernah menjabat telah bekerja keras untuk menemukan formulasi terbaik demi pelayanan haji yang optimal," tuturnya.

Dengan resmi berakhirnya tanggung jawab Kemenag atas penyelenggaraan haji, Nasaruddin berharap BP Haji mampu membawa penyelenggaraan ibadah haji ke arah yang lebih modern, profesional, dan sesuai harapan umat.

"Beralihnya tanggung jawab ini semoga menjadikan Kemenag lebih fokus menjalankan tugas lainnya secara cepat dan tepat. Dan kita semua berharap, pelaksanaan haji ke depan semakin sempurna," pungkas Menag Nasaruddin Umar.

Sumber : Beritasatu.com

Menag: Perbedaan Awal Ramadhan 1447 H Jangan Menyebabkan Umat Terpisah

Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 19 Februari 2026

Kementrian Haji Bagi Kelompok Terbang Jemaah Berangkat 2026, Riau Gunakan Saudi Arabian Airlines

Calon Haji Tidak Boleh Miliki 11 Penyakit Ini, Kalau tak Mau Gagal

Ini Enam Biro Perjalanan Haji yang Bakal Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK : Sekira 400 Travel Gunakan Kuota Haji Tambahan dengan Visa Khusus