Ingat! Amplop Kondangan Bakal Kena Pajak?

viralnasional.com -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan soal pemerintah akan memungut pajak dari amplop kondangan.

Baca Juga:

• Gaji ASN Bakal Dibayar Lewat Koperasi Desa Merah Putih
• 2027 Bapenda Dumai Rencanakan Penyampaian SPPT PBB-P2 Secara Elektronik
• Bapenda Dumai Jemput Bola Layani PBB-P2 di Tiga Kecamatan, Ada Pengurangan Pokok hingga 45 Persen, Ini Tanggalnya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menegaskan bahwa amplop kondangan akan kena pajak itu tidak benar.

"Pernyataan itu mungkin muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku secara umum," kata Rosmauli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/7/2025).

Dia menjelaskan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), setiap tambahan kemampuan ekonomis memang bisa menjadi objek pajak, termasuk hadiah atau pemberian uang. Akan tetapi tidak semua kondisi langsung dikenakan pajak.

"Apabila pemberian itu bersifat pribadi, tidak rutin dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP," tuturnya.

Dia menambahkan sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, yaitu setiap wajib pajak melaporkan sendiri penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

"DJP tidak melakukan pemungutan langsung di acara hajatan dan tidak memiliki rencana untuk itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyoroti langkah pemerintah yang belakangan tengah menerapkan pajak ke sejumlah sektor usaha. Bahkan, dia mendengar seorang yang menerima amplop kondangan pun akan dikenakan pajak oleh pemerintah. ***(okz)

Gaji ASN Bakal Dibayar Lewat Koperasi Desa Merah Putih

2027 Bapenda Dumai Rencanakan Penyampaian SPPT PBB-P2 Secara Elektronik

Bapenda Dumai Jemput Bola Layani PBB-P2 di Tiga Kecamatan, Ada Pengurangan Pokok hingga 45 Persen, Ini Tanggalnya

Rumor Masalah Internal Kemenkeu, Sebabkan Purbaya Tergeser dari Kursi Menteri

Bapenda Dumai Dorong Integrasi Pembayaran Pajak Daerah Melalui QRIS

Bayar PBB Lebih Ringan, Bapenda Dumai Hadirkan Pengurangan PBB-P2 dan Sanksi Administrasi 2022-2026