Ingat! Amplop Kondangan Bakal Kena Pajak?

viralnasional.com -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan soal pemerintah akan memungut pajak dari amplop kondangan.

Baca Juga:

• Bapenda Dumai Dorong Integrasi Pembayaran Pajak Daerah Melalui QRIS
• Bayar PBB Lebih Ringan, Bapenda Dumai Hadirkan Pengurangan PBB-P2 dan Sanksi Administrasi 2022-2026
• Dongkrak Pendapatan Daerah, Bapenda dan Sekda Minta Camat dan Lurah Lacak PKB

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menegaskan bahwa amplop kondangan akan kena pajak itu tidak benar.

"Pernyataan itu mungkin muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku secara umum," kata Rosmauli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/7/2025).

Dia menjelaskan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), setiap tambahan kemampuan ekonomis memang bisa menjadi objek pajak, termasuk hadiah atau pemberian uang. Akan tetapi tidak semua kondisi langsung dikenakan pajak.

"Apabila pemberian itu bersifat pribadi, tidak rutin dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP," tuturnya.

Dia menambahkan sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, yaitu setiap wajib pajak melaporkan sendiri penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

"DJP tidak melakukan pemungutan langsung di acara hajatan dan tidak memiliki rencana untuk itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyoroti langkah pemerintah yang belakangan tengah menerapkan pajak ke sejumlah sektor usaha. Bahkan, dia mendengar seorang yang menerima amplop kondangan pun akan dikenakan pajak oleh pemerintah. ***(okz)

Bapenda Dumai Dorong Integrasi Pembayaran Pajak Daerah Melalui QRIS

Bayar PBB Lebih Ringan, Bapenda Dumai Hadirkan Pengurangan PBB-P2 dan Sanksi Administrasi 2022-2026

Dongkrak Pendapatan Daerah, Bapenda dan Sekda Minta Camat dan Lurah Lacak PKB

Rp28 Miliar Kendaraan di Dumai Nunggak Bayar Pajak

Masyarakat Bisa Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik

Aplikasi Kerap Muter-muter, Anggaran Coretax Pajak Telan Anggaran Rp1,3 Triliun