Restuardy Daud: BPJS Ketenagakerjaan Wujud Pelindungan Negara untuk Pekerja

viralnasional.com - Jakarta - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan pentingnya percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh daerah.

Menurutnya, masih banyak pekerja di sektor informal dan kelompok rentan yang belum terjangkau oleh program jaminan sosial tersebut.

Baca Juga:

• PSK jadi Pekerja Formal Berhak Menerima Gaji, Asuransi hingga Hak Cuti
• Wisma Amira Digrebek, Lima Calon Pekerja Migran Gagal Diberangkatkan ke Kamboja
• BPJS Kesehatan gandeng enam negara perkuat antikecurangan pada JKN

Oleh karena itu, percepatan UCJ diperlukan untuk memberikan kepastian pelindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan dalam kegiatan asistensi dan evaluasi UCJ yang digelar secara daring di Jakarta, belum lama ini.

"Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar program, tapi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi para pekerja dari risiko sosial dan ekonomi," katanya, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (15/5).

Restuardy menyoroti peran strategis pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan Jamsostek sebagai bagian dari perlindungan sosial nasional.

Hingga April 2025, capaian UCJ secara nasional baru mencapai 35,68% dari target 52,15%. Ironisnya, belum ada satu pun dari 38 provinsi yang berhasil mencapai angka tersebut.

Situasi ini menunjukkan perlunya pendampingan dan evaluasi agar pemerintah daerah lebih aktif menjalankan mandat yang telah ditetapkan.

Sebagai program strategis nasional, Jamsostek ditargetkan mencakup 99,5% pekerja pada tahun 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Sementara dalam RPJMN tahap awal (2025–2029), targetnya adalah 32,15% di tahun 2025 dan meningkat menjadi 43,92% pada 2029.

Dalam RKP 2026, target tersebut naik lagi menjadi 34,99%.

Restuardy juga mengingatkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 sudah secara tegas memerintahkan kepala daerah untuk menyusun regulasi dan mengalokasikan anggaran guna mendukung pelaksanaan program ini, termasuk bagi pekerja informal, pegawai non-ASN, hingga penyelenggara pemilu.

Sebagai langkah konkret, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran No. 842.2/5193/Sj yang meminta pemerintah daerah memastikan seluruh pekerjanya menjadi peserta aktif Jamsostek, serta menjadikan program ini bagian dari RKPD dan APBD setiap tahun.

"Ini bukan sekedar mengejar angka.Pelindungan sosial ketenagakerjaan menyangkut keberlangsungan hidup para pekerja, terutama pekerja rentan agar mereka tidak jatuh miskin saat menghadapi krisis atau kecelakaan kerja" tegasnya.

Kemendagri juga memberikan apresiasi kepada beberapa provinsi yang sudah memasukkan isu jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025–2029. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata terhadap agenda perlindungan sosial nasional.

Melalui kegiatan asistensi ini, Kemendagri berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh pekerja, terutama yang belum terlindungi, mendapatkan akses jaminan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.

PSK jadi Pekerja Formal Berhak Menerima Gaji, Asuransi hingga Hak Cuti

Wisma Amira Digrebek, Lima Calon Pekerja Migran Gagal Diberangkatkan ke Kamboja

BPJS Kesehatan gandeng enam negara perkuat antikecurangan pada JKN

110 Badan Usaha Menerima Satya JKN Award 2025, Ghufron : Perlindungan Kesehatan Fondasi Berkelanjutan

Tersandung Permasalahan Hukum di Malaysia, 131 WNI Dipulangkan Melalui Pelabuhan Dumai

'Bekerja tanpa Cemas' Pemko Dumai Jamin Pekerja Rentan dengan BPJS Ketenagakerjaan