KPU Menerima Laporan Dana Kampanye 15 Parpol, ada yang tak Sesuai

viralnasional.com --Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan dokumen laporan awal dana kampanye (LADK) 15 partai politik peserta Pemilu 2024 telah lengkap dan sesuai. Adapun satu partai politik lainnya yakni PSI dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai.

Baca Juga:

• DPR: PPPK Penuh Waktu Bakal Diangkat jadi ASN Tahun 2027
• Bendahara Narkoba Batam Hendra dan Apo Kabur ke Malaysia dan Singapore
• Lebih 50 Saksi Diperiksa Skandal Korupsi Jasa Layanan Kapal Dumai

Sementara itu, dua parpol lainnya yakni Partai Gelora dan PPP dinyatakan lengkap tetapi belum sesuai. KPU selanjutnya akan melakukan pencermatan dari hasil LADK perbaikan tersebut.

"Setelah menerima LADK perbaikan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, KPU melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Membuat tanda terima dan berita acara hasil pencermatan LADK perbaikan," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik dalam keterangannya, Minggu (14/1/2024).

Berikut status LADK 18 parpol peserta Pemilu 2024 per tanggal 10-12 Januari 2024:

1. PKB (lengkap dan sesuai)
2. Partai Gerindra (lengkap dan sesuai)
3. PDIP (lengkap dan sesuai)
4. Partai Golkar (lengkap dan sesuai)
5. Partai NasDem (lengkap dan sesuai)
6. Partai Buruh (lengkap dan sesuai)
7. Partai Gelora (lengkap dan belum sesuai)
8. PKS (lengkap dan sesuai)
9. PKN (lengkap dan sesuai)
10. Partai Hanura (lengkap dan sesuai)
11. Partai Garda Republik Indonesia (lengkap dan sesuai)
12. PAN (lengkap dan sesuai)
13. PBB (lengkap dan sesuai)
14. Partai Demokrat (lengkap dan sesuai)
15. PSI (belum lengkap dan belum sesuai)
16. Partai Perindo (lengkap dan sesuai)
17. PPP (lengkap dan belum sesuai)
24. Partai Ummat (lengkap dan sesuai).*** (amw/dtc/maa)

DPR: PPPK Penuh Waktu Bakal Diangkat jadi ASN Tahun 2027

Bendahara Narkoba Batam Hendra dan Apo Kabur ke Malaysia dan Singapore

Lebih 50 Saksi Diperiksa Skandal Korupsi Jasa Layanan Kapal Dumai

Keuangan Daerah tak Kuat, Pemerintah Kaji Guru PPPK jadi ASN Pusat

Vonis 2 Tahun Gubri Nonaktif Abdul Wahid, KPK Ajukan Banding

Korupsi Kantor Navigasi Dumai, 20 Orang Jalani Pemeriksaan