Mahkamah Agung Tolak Gugatan Syahril Abubakar Selanjutnya Dilarang Pakai Nama LAMR untuk Semua Kegiatan

viralnasional.com -PEKANBARU- Mahkamah Agung (MA) memenangkan Gubernur Riau (Gubri) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) atas gugatan Syahril Abubakar (SAB).

Baca Juga:

• Aktivis 98 Erwin Minta Plt Gubernur Riau Copot Kadisdik Riau dan Kasek SMA Binsus Dumai
• Menorehkan Hasil UHC 98,55%, Wako Terima Penghargaan dari Provinsi Riau
• Sekdaprov Riau Bukan Ditahan KPK tapi Mendampingi Penggeledahan di Rumahnya

Dengan demikian SAB tidak berhak menggunakan atau mengatasnamakan LAMR dalam apapun aktivitasnya, karena adanya putusan hukum berkekuatan tetap (inkracht van gewjsde).

"Keputusan itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak 24 Agustus 2023 yang dapat dilihat dari situs Website MA. Tapi salinan keputusan itu, baru kami terima Jumat 26 Januari 2024," kata Kuasa Hukum LAMR, Datuk Aziun Asy'ari, Sabtu (27/1/2024).

Dimana sebelumnya, SAB menggugat Gubri , HR Marjohan Yusuf, H Taufik Ikram Jamil, Tarlaili, dan Jonnaidi Dasa, tahun 2022 ke pengadilan. Pasalnya, Gubri yang waktu itu dijabat Syamsuar mengukuhkan HR Marjohan dan H Taufik, masing-masing sebagai Ketua Umum (Ketum) Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR dan Ketum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR masa bakti 2022-2027, berikut dengan pengurus lainnya.

Namun SAB tidak menerima kepengurusan yang dipimpin HR Marjohan dan H Taufik. Ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada Juni 2022. Pengadilan Pekanbaru memutuskan tidak bisa menyidangkan gugatan tersebut. Tapi Pengadilan Tinggi (PT) Riau bersikap sebaliknya.

Hal itu menyebabkan tergugat mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada. Keputusan MA, membatalkan keputusan PT, kemudian memperkuat keputusan PN Pekanbaru.

Aziun menegaskan, dengan adanya keputusan itu maka SAB dilarang untuk mengatasnamakan dan memakai nama LAMR, logo, maupau alamat untuk apapun kegiatannya.

"Kami sudah mengajukan somasi kepadanya berkaitan dengan hal ini, jika tetap menggunakan dan/atau memakai akan dilakukan tindakan hukum lebih lanjut," tegasnya.***cakaplah

Aktivis 98 Erwin Minta Plt Gubernur Riau Copot Kadisdik Riau dan Kasek SMA Binsus Dumai

Menorehkan Hasil UHC 98,55%, Wako Terima Penghargaan dari Provinsi Riau

Sekdaprov Riau Bukan Ditahan KPK tapi Mendampingi Penggeledahan di Rumahnya

Geledah Kantor Gubernur, KPK Amankan Dokumen dan Bawa Setdaprov dan Kabag Protokol

Kafe di Komplek Rumah Dinas Tempat Gubernur Riau Abdul Wahid Bersembunyi Sebelum OTT KPK

Mendagri Minta Wagubri SF Hariyanto Jalankan Tugas dan Wewenang Gubernur Riau