RPUS LB BUMD PT SPR Berhentikan Ida Yulita Susanti Sebagai Dirut

viralnasional.com - Perang urat saraf dan melawan matahari satu, berdampak pada posisi PT Sarana Pembangunan Riau merupakan BUMD Provinsi Riau. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) akhirnya tuntas setelah sebelumnya diwarnai dinamika dan ketegangan internal. Dalam keputusan resmi, Ida Yulita Susanti diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur PT SPR.

Baca Juga:

• Kendati BUMD Saham Terbesar Pemprov Riau, PT SPR Tolak Audit Inspektorat, Mengapa?
• UMK Dumai 2026 Tertinggi di Banding Provinsi Riau Cuma Rp3,7 Juta/bulan
• Erwin Menilai SF Hariyanto Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Keputusan itu dibacakan langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Boby Rahmat, yang hadir sebagai kuasa pemegang saham, Jumat (23/1/2026).

"Pemegang saham memutuskan memberhentikan Ida Yulita Susanti sebagai direktur PT SPR dan menunjuk Iyan Darmadi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT SPR," ujar Boby kepada GoRiau.com.

Ia menjelaskan, penunjukan Iyan sebagai Plt Direktur Utama bersifat sementara, sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, terkait pengisian jabatan definitif.

"Selanjutnya kita menunggu arahan Plt Gubernur Riau mengenai siapa yang akan menjadi direktur definitif PT SPR," tambahnya.

Boby juga menegaskan bahwa proses pengangkatan direktur BUMD tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, seluruh tahapan harus mengikuti regulasi yang berlaku.

"Ada proses dan mekanisme yang mengatur pemilihan direktur BUMD, salah satunya harus melalui tahapan asesmen," pungkasnya. ***(grc)

Kendati BUMD Saham Terbesar Pemprov Riau, PT SPR Tolak Audit Inspektorat, Mengapa?

UMK Dumai 2026 Tertinggi di Banding Provinsi Riau Cuma Rp3,7 Juta/bulan

Erwin Menilai SF Hariyanto Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Terkait Korupsi BUMD Rohil, Kejati Sita SPBU di Kampar

Asisten dan Kepala Divisi BUMD PT SPRH Rohil Ditetapkan Tersangka

SF Hariyanto :Kalau tak Berbuat Kenapa Harus Alergi Diawasi KPK