UMK Dumai 2026 Tertinggi di Banding Provinsi Riau Cuma Rp3,7 Juta/bulan

viralnasional.com - Pemerintah Provinsi Riau menetapkan Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK) 2025 berpariasi. Namun demikian, dari 12 daerah Kota Dumai merupakan UMK tertinggi sebesar Rp4,4 juta/bulan.

Baca Juga:

• Bayar PBB Lebih Ringan, Bapenda Dumai Hadirkan Pengurangan PBB-P2 dan Sanksi Administrasi 2022-2026
• Menerima Remisi Kemerdekaan, Lima Napi Rutan Dumai Langsung Bebas 724 Pengurangan Masa Tahanan
• Kasus Dugaan Keracunan MBG di Dumai, KPPG Nonaktifkan Kepala SPPG

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2026 sebesar Rp3.780.495,85.

Besar UMP Riau 2026 mengalami kenaikan 7,77 persen atau sebesar Rp271.719,63 dari tahun sebelumnya. Selain UMP, Plt Gubri menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral (UMS).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Roni Rakhmat mengatakan, penetapan UMP dan UMK berdasarkan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota se-Riau, yang mengacu petunjuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

"Penetapan ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau tentang Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, serta Upah Minimum Sektoral. Semuanya diputuskan melalui sidang dewan pengupahan provinsi dan sidang dewan pengupahan kabupaten/kota se-Riau," kata Roni Rakhmat, Selasa (23/12/2025).

Roni menyebut, seluruh keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah panjang yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam sidang dewan pengupahan

Lebih lanjut Roni menjelaskan, perjalanan penetapan UMK dimulai dari pembahasan di masing-masing kabupaten dan kota. Di tingkat daerah, rapat berlangsung cukup panjang karena setiap pihak menyampaikan kepentingan dan kondisi ekonomi setempat.

"UMK ini berangkat dari kabupaten/kota. Di sana pembahasannya cukup panjang, karena harus menyesuaikan kemampuan dunia usaha dan kebutuhan hidup pekerja. Setelah selesai di daerah, hasilnya diserahkan ke provinsi untuk dibahas kembali dengan dewan pengupahan di tingkat provinsi setelah itu hasilnya baru diserahkan ke pak Plt Gubernur untuk disahkan," jelasnya.

Menurut Roni, dinamika pembahasan hampir terjadi di seluruh daerah. Perbedaan kondisi ekonomi antarwilayah membuat penetapan UMK tidak bisa disamaratakan.

"Tidak mudah menyatukan pandangan. Tapi semua sepakat berpegang pada regulasi. Kita mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas," terangnya.

"Kami berharap ini menjadi keputusan yang adil. Pekerja terlindungi, dunia usaha tetap berjalan, dan iklim ekonomi Riau tetap kondusif," pungkasnya.

Berdasarkan hasil sidang tersebut, UMP Riau Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.780.495,85, atau naik sekitar 7,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut UMK 12 Kabupaten/Kota di Riau Tahun 2026:

Kota Pekanbaru: Rp 3.998.179,46

Kota Dumai: Rp 4.431.174,69

Kabupaten Rokan Hulu: Rp 3.819.353,01

Kabupaten Indragiri Hulu: Rp 3.988.406,31

Kabupaten Kampar: Rp 3.898.260,70

Kabupaten Bengkalis: Rp 4.155.317,75

Kabupaten Siak: Rp 4.001.327,33

Kabupaten Pelalawan: Rp 3.894.260,58

Kabupaten Kuantan Singingi: Rp 3.949.466,98

Kabupaten Rokan Hilir: Rp 3.783.052,90

Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp3.780.495,85

Kabupaten Indragiri Hilir: Rp 3.780.495,85

Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir, besaran UMK ditetapkan sama dengan UMP Riau.

Selain UMP dan UMK, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral 2026 untuk sejumlah sektor strategis, seperti migas, pertanian dan perkebunan, kehutanan, perikanan, hingga industri kertas dan turunannya.

Penetapan ini bertujuan memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja di sektor-sektor dengan karakteristik kerja khusus. Penetapan ini diharapkan menjadi titik keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di Riau. ***cakaplah

Bayar PBB Lebih Ringan, Bapenda Dumai Hadirkan Pengurangan PBB-P2 dan Sanksi Administrasi 2022-2026

Menerima Remisi Kemerdekaan, Lima Napi Rutan Dumai Langsung Bebas 724 Pengurangan Masa Tahanan

Kasus Dugaan Keracunan MBG di Dumai, KPPG Nonaktifkan Kepala SPPG

Kejar-kejaran dengan Masyarakat dan Polres Tanah Datar Avanza BM 1711 AA Masuk Halaman Polres Dumai

Riski Mantan Pengurus KONI Dumai Dukung Vincent Sebagai Ketua Olahraga

Dumai Peringkat ke-Dua Investasi Terbesar Periode Januari-Juni 2026, Pertama Pekanbaru