Miliki Fasilitas Mewah, Kalapas Cibinong dan 5 Pejabat Struktural Dinonaktifkan

viralnasional.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kelima pejabat yang dimaksud yakni kepala lapas (kalapas), kepala pengamanan lapas (KPLP), kepala seksi pembinaan dan pendidikan (kasibinadik), kepala seksi keamanan dan ketertiban (kasikamtib) dan kepala urusan umum lapas.

Baca Juga:

• Ijazah Ditahan Sekolah, Ombudsman Siap Lakukan Pendampingan
• Ombudsman : Ditemukan 11.856 Ijazah SMA-SMK se-Riau Masih Mengendap di Sekolah, Ini Alasannya?
• Menerima Suap Rp1,5 Miliar Harta Ketua Ombudsman Naik jadi Rp4,1 Miliar

Penonaktifan kelima pejabat Lapas Cibinong ini disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenimipas Rudi Setiawan di lokasi. Rudi mengecek Lapas Cibinong sedari pagi dan siang tadi usai diperintah untuk memimpin jalannya investigasi oleh Menteri Imipas Agus Andrianto.

"Kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman," jelas Rudi kepada wartawan di lokasi, Sabtu (26/9/2026).

Rudi menyebut kelima pejabat Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk diperiksa. Kelimanya, sebut Rudi, dinilai bertanggung jawab atas temuan Ombudsman.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan kalapas, kedua KPLP, kasiebinadik, kasiekamtib dan terakhir kepala urusan umum yang membidangi barang-barang milik negara," ujar Rudi.

Rudi kembali menegaskan Menteri Agus telah memberikan arahan yang sangat jelas soal pelanggaran. Dia pun menyebut sejumlah jenis hukuman berdasarkan bukti penyimpangan oknum.

"Kita akan selidiki semuanya. Arahan pak Menteri jelas dan kuat, kalau ada yang melanggar, kita punya aturan, kita punya kode etik, kita punya hukuman dinas. Kami nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan, dan sampai hari ini," pungkas Rudi. ***(aud/detik/idh)

Ijazah Ditahan Sekolah, Ombudsman Siap Lakukan Pendampingan

Ombudsman : Ditemukan 11.856 Ijazah SMA-SMK se-Riau Masih Mengendap di Sekolah, Ini Alasannya?

Menerima Suap Rp1,5 Miliar Harta Ketua Ombudsman Naik jadi Rp4,1 Miliar

Ingat! Ombudsman Riau Melarang Sekolah Menjual Seragam

Ombudsman Ingatkan Sekolah Perpisahan Jangan Bebani Siswa