Wacana Koalisi Anies-Ganjar Intip Kekuatan Kubu Prabowo

viralnasional.com -Jakarta - Belakangan ini, muncul wacana koalisi yang berpotensi terbentuk antara kubu pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengingat spekulasi Pilpres 2024 akan berlangsung dalam dua putaran. Kedua pasangan calon tersebut tampaknya memiliki hubungan yang baik, yang semakin memperkuat isu koalisi diantara mereka.

Baca Juga:

• Mendagri : Pemda Wajib Kerja Bakti Tiap Selasa dan Jumat Setiap Pekan
• Gubri Minta Walikota dan Bupati Tertibkan Kabel Optik Semrawut
• Masuk Perusahaan Izin Dicabut Prabowo, Toba Pulp Lestari Pernah Disikat Luhut

Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, memberikan tanggapan yang cukup diplomatis terkait isu tersebut. Meskipun tidak secara tegas mengonfirmasi, Ganjar menyatakan bahwa komunikasi telah dilakukan dengan berbagai pihak, meninggalkan ruang bagi kemungkinan kolaborasi.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, turut angkat bicara terkait wacana ini. Dia menyatakan keterbukaan partainya untuk bekerjasama dengan semua kalangan. Namun, Syaikhu menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik di antara berbagai pihak agar Pilpres tidak menjadi panggung pertarungan yang merugikan.

Sementara itu, Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menanggapi isu ini dengan penuh optimisme. Meskipun mengakui potensi koalisi antara Anies dan Ganjar, Airlangga yakin bahwa Prabowo-Gibran mampu memenangkan Pilpres dalam satu putaran.

Meski isu kedekatan antara Anies dan Ganjar terus mencuat, Airlangga enggan merespons lebih jauh. Optimismenya didukung oleh dukungan 45% partai politik terhadap Prabowo-Gibran, yang menurutnya, menjadi faktor kunci dalam perhelatan Pilpres.

Dalam konteks ini, Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12, memberikan perspektif mengenai fenomena biasa dalam politik yang melihat koalisi baru biasanya tergantung pada urutan pemenang partai politik dalam Pemilu. JK menekankan bahwa keputusan pembentukan koalisi sangat bergantung pada partai yang menduduki peringkat 2 dan 3.

Namun, JK menegaskan bahwa segala keputusan tergantung pada partai masing-masing dan bahwa komunikasi antar-partai menjadi faktor penentu.

Terlepas dari isu koalisi, analisis terkait Pilpres 2024 yang berpotensi dua putaran menjadi sorotan. Berdasarkan survei, belum ada hasil yang menunjukkan pasangan yang mendominasi dengan perolehan suara di atas 50%. Artinya, hingga saat ini, survei menunjukkan besar kemungkinan Pilpres akan dilakukan dalam dua putaran.

Data menunjukkan gabungan suara hasil survei Pilpres kubu Anies dan Ganjar lebih unggul, khususnya terlihat pada survei Median, Politika Research & Consulting (PRC), dan Arus Survei Indonesia. Sedangkan, survei Lembaga Survei Nasional (LSN), Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Polling Institute menunjukkan kubu Prabowo masih mampu unggul, meski musuh menggabungkan suara.

Salah satu faktor yang juga perlu diperhatikan ialah suara dukungan dari partai koalisi di balik pasangan calon. Data menunjukkan perolehan suara partai koalisi pendukung Prabowo lebih unggul dengan kuatnya dukungan dari empat partai parlemen dan 5 partai parlemen untuk koalisi Anies-Ganjar.

Merujuk data Pileg 2019, gabungan suara koalisi Anies-Ganjar akan menghasilkan perolehan yang lebih besar mencapai 71,1 juta suara. Jumlah suara partai koalisi jika kedua paslon ini melakukan merger akan lebih besar dibanding koalisi Prabowo yang hanya mencapai 55,2 juta suara.

Namun, perlu diingat bahwa hasil survei belum sepenuhnya mencerminkan hasil akhir, dan variabel seperti debat capres dan kampanye masih dapat memengaruhi pilihan masyarakat. Dengan belum adanya pasangan calon yang mencapai ambang batas 50%, Pilpres 2024 berpotensi mengalami dua putaran sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. *** CNBCINDONESIA

Mendagri : Pemda Wajib Kerja Bakti Tiap Selasa dan Jumat Setiap Pekan

Gubri Minta Walikota dan Bupati Tertibkan Kabel Optik Semrawut

Masuk Perusahaan Izin Dicabut Prabowo, Toba Pulp Lestari Pernah Disikat Luhut

Presiden Saksikan Rp 6,6 Triliun Uang Hasil Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan

Buruh Tolak Aturan Upah 2026, Definisi KHL Akal-akalan Menteri Saja

Lagi, Purbaya Warning Bea Cukai, Kalau tak Mau Dibubarkan Silahkan Berubah