Ingat! Tanah Bersertifikat Nganggur Selama 2 Tahun Diambil Alih Negara

viralnasional.com - Jakarta - Pihak istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi buka suara soal rencana pengambilalihan tanah bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong keadilan agraria dan mencegah konflik akibat lahan terlantar.

Baca Juga:

• Pemkot Percepat Pengadaan Tanah untuk Pengendalian Banjir
• Kacang Tanah Ilegal asal India Dibongkar di Dumai tanpa Diketahui Bea Cukai
• Kejar-kejaran dengan Masyarakat dan Polres Tanah Datar Avanza BM 1711 AA Masuk Halaman Polres Dumai

"Jadi semangat pemerintah yang pertama, semangat pemerintah adalah supaya tidak ada lahan-lahan yang terlantar. Lahan-lahan terlantar ini juga bisa juga menimbulkan konflik agraria karena dibiarkan sekian lama, ada orang yang menduduki, kemudian terjadi konflik agraria," ujar Hasan saat Konferensi Pers di Kantor PCO, Jakarta, dikutip Kamis (17/7/2025).

1. Miliki Dasar Hukum
Hasan menjelaskan rencana tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Aturan ini sudah berlaku sejak Februari 2021 dan mencakup seluruh bentuk hak atas tanah, mulai dari Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hak pakai, hingga hak milik.

Langkah penertiban ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Nusron Wahid dalam Forum Nasional yang digelar di Jakarta pada Minggu (13/7/2025).

2. Sanksi Administratif

Pemerintah berencana menjatuhkan sanksi administratif berupa surat peringatan kepada pemilik lahan yang tidak memanfaatkan tanahnya selama dua tahun berturut-turut. Jika peringatan diabaikan, lahan tersebut dapat diambil alih oleh negara.

"Pemerintah tidak akan serta-merta melakukan seperti itu karena ada masa tunggunya, sekian tahun, ada peringatannya, tiga kali peringatan supaya lahan itu tidak ditelantarkan," jelas Hasan.

Dia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya soal produktivitas, tetapi juga semangat keadilan.

3. Soroti Kasus Pemilik Modal Kuasai Lahan
Pemerintah juga menyoroti kasus-kasus di mana pemilik modal besar menguasai lahan melebihi hak yang diberikan.

"Kalau ada kapital-kapital besar yang memiliki lahan atau mengelola lahan di luar kewenangannya. Misalnya dia dapat hak untuk mengelola 100 ribu hektar. Tapi dia mengelola 150 ribu hektar, dan sisanya itu tentu akan harus dikembalikan kepada negara. Ini untuk keadilan. Jadi semangat pemerintah untuk keadilan," katanya.

Hasan menekankan, pemerintah ingin memastikan tanah yang sudah diberikan haknya benar-benar dimanfaatkan secara produktif, sesuai peruntukan, dan tidak menjadi sumber sengketa di kemudian hari.

"Jadi semangatnya itu bukan semangat mengambil, semangatnya itu adalah mendorong orang yang memiliki lahan, supaya menjadikan lahannya produktif atau digunakan supaya nanti tidak dihidupin orang. Tiba-tiba 10 tahun datang, sudah ada orang di sana. Jadi konflik agraria. Untuk mencegah konflik-konflik yang tidak perlu," pungkasnya. ***(okz)

Pemkot Percepat Pengadaan Tanah untuk Pengendalian Banjir

Kacang Tanah Ilegal asal India Dibongkar di Dumai tanpa Diketahui Bea Cukai

Kejar-kejaran dengan Masyarakat dan Polres Tanah Datar Avanza BM 1711 AA Masuk Halaman Polres Dumai

Pemulangan Jamaah Haji Dimulai, 6.798 Indonesia Diterbangkan ke Tanah Air

Soal BMN Sepanjang Jalan Pekanbaru–Dumai, DPRD Sampaikan Aduan Masyarakat ke Plt Gubri

Ceceran Tanah Timbun Ganggu Aktivitas Pengguna Jalan Diponegoro dan Raya Bukit Datuk