Mendagri Apresiasi SPM Awards 2025, Wujud Negara Hadir Untuk Rakyat

viralnasional.com - Jakarta - Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar SPM Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berkinerja terbaik dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Status Tanah Menjadi BMN, Masyarakat Dumai Geruduk DPRD Riau, Minta BPN buka Blokir
• Menteri UMKM: Pengajuan KUR Hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan
• Menteri Imipas: 17 Oknum Pegawai Dipecat, 52 Kena Sanksi Berat Buntut Temuan Barang Terlarang di Rutan

Acara dibuka secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Jumat (23/5/2025) di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembanguna Daerah yang dilaksanakan secara luring dan daring.

Acara dihadiri oleh Tim Sekretariat Bersama SPM Tingkat Pusat, Kementerian/Lembaga, para Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/Walikota serta perwakilan Duta Besar Australia.

Penyelenggaraan SPM Awards oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri didukung oleh Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)dan United City and Local Government Asia-Pacific (UCLG ASPAC).

SPM merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemenuhan pelayanan dasar.

Pelaksanaan penerapan SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, di dalamnya ditetapkan jenis dan mutu layanan dasar minimal yang harus diterima oleh setiap warga negara, pada layanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan sosial.

"Acara SPM Awards bukan hanya sekedar kegiatan rutinitas semata tetapi juga bukti nyata negara hadir untuk rakyat. " tegas Mendagri Tito dalam sambutannya.

Tujuan utama pemenuhan pelayanan dasar adalah memastikan semua warga tanpa terkecuali dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh kementerian teknis.

Kemendagri tidak dapat bekerja sendirian dalam memastikan SPM berjalan di seluruh daerah untuk itu peran gubernur dan bupati/walikota sangat penting dalam mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan SPM dapat berjalan dengan baikdalam proses penyusunan perencanaan, anggaran, dan menerapkan strategi pencapaian SPM nasional.

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud menyampaikan bahwa berdasarkan data evaluasi capaian penerapan SPM selama tahun 2020-2024 menunjukkan trendpeningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) secara nasional sebesar 87,86 yang masuk dalam kategori Tuntas Madya, dengan rincian untuk nilai capaian provinsi sebesar 89,63 dan kabupaten/kota sebesar 86,09.

Nilai IP SPM tahun 2024 belum mencapai 100%, hal ini disebabkan belum adanya kesepemahaman dalam menentukan dan menetapkan target SPM di seluruh daerah.

Untuk itu pada tahun ini akan dibuatkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah terkait dengan penetapan target SPM.

"Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mencapai target 100 persen sesuai RPJMN 2025–2029," harap Restuardy.

Untuk mendukung percepatan pencapaian tersebut, ia mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan platform digital e-SPM yang memudahkan pelaporan dan evaluasi secara terintegrasi dari pusat hingga daerah.

Diharapkan kepala daerah untuk berkomitmen dalam pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran ke dalam dokumen perencanaan daerah serta memperkuat Tim Penerapan SPM di daerah.

Daftar Penerima SPM Awards 2025 Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang menunjukkan komitmen dan kinerja terbaik dalam pelaksanaan SPM: Provinsi Terbaik: Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur Kota Terbaik: Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya Kabupaten Terbaik: Kabupaten Bogor, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sidoarjo Regional Terbaik:
Sumatera: Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Kalimantan: Provinsi Kalimantan Utara, Kota Balikpapan Bali-Nusra: Provinsi NTB, Kota Denpasar
Jawa: Provinsi DI Yogyakarta, Kota Serang
Sulawesi: Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Makassar Maluku-Papua: Provinsi Maluku, Kabupaten Mimika Kepulauan: Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Teraktif dalam Koordinasi dengan Kabupaten/Kota: Provinsi Kalimantan Timur

Status Tanah Menjadi BMN, Masyarakat Dumai Geruduk DPRD Riau, Minta BPN buka Blokir

Menteri UMKM: Pengajuan KUR Hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan

Menteri Imipas: 17 Oknum Pegawai Dipecat, 52 Kena Sanksi Berat Buntut Temuan Barang Terlarang di Rutan

Wilmar Group Terbanyak Mengembalikan Uang Korupsi Ekspor CPO ke Negara Capai Rp11,8 Triliun

Razia Blok Tahanan, Petugas Rutan Dumai Temukan Barang Dilarang, Ini Jenisnya

Kortas Tipidkor Sebut Kerugian Negara Kasus PLTU Kalbar Rp1,3 Triliun