Pemerintah Indonesia dan Australia Perkuat Kolaborasi dalam Program SKALA

viralnasional.com - Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menghadiri Rapat Komite Pengarah (Steering Committee/SC) Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Komisi III Minta Polisi Berantas 'Rayap Besi' Sebab Membahayakan Orang
• Utang Indonesia Hampir Rp10.000 Triliun, Pemerintah Sebut Masih Aman
• Mulai 15 April Malaysia Bakal Terapkan WFH bagi Pegawia Pemerintah

Program kerja sama dengan Pemerintah Australia ini bertujuan mempercepat pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah dengan meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, khususnya di daerah tertinggal.

Pada pertemuan tersebut dibahas evaluasi dan rencana penyesuaian tata kelola Program SKALA. Beberapa aspek utama yang diusulkan mencakup peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola, penyesuaian prioritas program sesuai kebijakan nasional, serta penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis ,(27/3/2025), Dirjen Bina Bangda Restuardy Daud menyampaikan prioritas yang akan menjadi fokus Ditjen Bina Bangda dalam pelaksanaan Program SKALA yaitu penguatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah serta peningkatan pendataan dan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mendukung implementasi program, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat pusat dan Komite Program Provinsi (PPC) di daerah, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan koordinasi.

Program SKALA memiliki struktur kelembagaan yang jelas, dengan peran masing-masing pihak dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Di tingkat pusat, Pokja dibagi dalam tiga bidang utama: regulasi dan kebijakan layanan dasar, teknis penyediaan layanan di daerah, serta partisipasi pembangunan inklusif. Sementara di tingkat provinsi, Komite Program diketuai bersama oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan perwakilan Kedutaan Australia.

Komisi III Minta Polisi Berantas 'Rayap Besi' Sebab Membahayakan Orang

Utang Indonesia Hampir Rp10.000 Triliun, Pemerintah Sebut Masih Aman

Mulai 15 April Malaysia Bakal Terapkan WFH bagi Pegawia Pemerintah

Pemerintah Malaysia Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Kamis 19 Februari 2026

Menag: Perbedaan Awal Ramadhan 1447 H Jangan Menyebabkan Umat Terpisah

PGN Buka Peluang Kolaborasi dengan Pemerintah Perluas Jaringan Gas