Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho Diperiksa Polda Riau

viralnasional.com -PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Riau, Selasa (27/8/2024). Agung dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi.

Baca Juga:

• Hakim Perintahkan Polda Riau Kembalikan Aset Muflihun yang Disita
• DPRD Riau Kembali Diguncang Aklsi Demo, Polisi Alihkan Arus Lalu Lintas
• Penggunaan Anggaran Ugal-ugalan Penyebab Defisit Anggaran 1,76 Triliun

Agung memberikan keterangan pada penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau usai Salat Zuhur. Tidak lama, Agung didampingi pengacaranya selesai memberikan keterangan.

Agung mengatakan kedatangannya ke Polda Riau karena pada Kamis (29/8/2024) nanti, dirinya ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon Walikota Pekanbaru. Dia tak ingin dibebankan lagi dengan masalah hukum atau dugaan-dugaan kalau dirinya bersalah.

"Saya mengklarifikasi tentang semua berita yang selama ini simpang siur. Ada bilang terima Rp17 miliar, ada terkait dana gaji tenaga honor fiktif 30 orang dengan rincian Rp45 juta per bulan. Saya tegaskan itu semua tidak benar," tegas Agung.

Agung menjelaskan, penyidik hanya mempertanyakan satu poin penting.

"Saya hanya satu poin saja diklarifikasi, tentang apa saja yang ditrima jadi anggota dewan atau pimpinan DPRD. Yang saya terima adalah fasilitas kantor, ruangan, mobil dunas dan rumah dinas," jelas Agung.

Terkait rumah dinas, Agung menegaskan, setiap pergantian pimpinan, rumah dinas selalu direnovasi.

"Ketika itu dilakukan, saya belum masuk (menempati rumah dinas)," kata Agung.

Penganggaran juga tidak dipegang oleh pimpinan atau anggota dewan. "Kami tak ikut campur. Kami hanya murni menempati saja dan itu biasa rehab rumah dinas. Nilainya pun di bawah Rp100 juta," ungkap Agung.

Agung menyebut datang ke Polda Riau karena namanya disebut oleh Muflihun menerima anggaran rumah dinas. Dengan tegas dia membantah hal tersebut.

"Oh tidak ada, saya tak menerima dan buktinya diserahkan kepada kontraktornya. Itu yang tanda tangan kita tak kenal karena belum masuk ke rumah. Saya juga tidak terkait tentang pembuatan SPPD fiktif, termasuk aliran dana," tegas politisi Partai Demokrat itu.

Disinggung adanya kemungkinan dirinya dipanggil lagi oleh penyidik, Agung menyatakan semua sudah jelas diterangkan ke penyidik.

"Saya pikir ini (sudah) clear," ucap Agung.

Terpisah, Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi, menyebut kesediaan Agung untuk diperiksa Polda Riau.

"Kita telah konfirmasi Wakil Ketua DPRD, datang sore ini," sebut Nasriadi.

Nasriadi membenarkan, bahwa Agung dimintai keterangan terkait ucapan Muflihun kalau menerima anggaran renovasi rumah dan lainnya.

"Tentang apa yang disampaikan Muflihun. Tentang renovasi rumah dan sebagainya. Kita tidak percaya begitu saja, kita konfirmasi, croscek, apa benar, apa ada keterkaitannya dan sebagainya," kata Nasriadi menekankan.

Selain Agung, penyidik juga telah meminta keterangan Ketua DPRD Riau, Yulisman. Sekwan pada proses pemeriksaan menyatakan telah memberikan sejumlah uang kepada Yulisman untuk cicilan mobil dan sebagainya.

"Saat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, ia menyatakan saat menjadi ketua DPRD belum memiliki mobil dinas sehingga disewalah mobil tersebut. Uang tersebut untuk membayar sewa mobil," paparnya.

Namun penyidik tentunya tak lantas percaya begitu saja. Pihaknya juga mengkonfirmasi ke rental mobil terkait, mengecek bukti terkait dan lainnya.

Nasriadi, memastikan akan memeriksa siapapun yang berkaitan dengan permasalahan ini. Walaupun informasinya beberapa nama dalam perkara ini akan mencalonkan diri sebagai Walikota Pekanbaru.*** cakaplah

Hakim Perintahkan Polda Riau Kembalikan Aset Muflihun yang Disita

DPRD Riau Kembali Diguncang Aklsi Demo, Polisi Alihkan Arus Lalu Lintas

Penggunaan Anggaran Ugal-ugalan Penyebab Defisit Anggaran 1,76 Triliun

Polda Selesai Gelar Perkara SPPD Fiktf DPRD Riau, Segera Tetapkan Tersangka

17 Juni Polda Gelar Perkara SPPD Fiktif DPRD Riau untuk Menetapkan Tersangka

Dampak Penerapan Permenkeu Soal Pergudangan, Ribuan Buruh di Dumai Terancam Nanggur