Mendagri: Petahana Wajib Cuti Ikut Pilkada

viralnasional.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui adanya risiko penyalahgunaan wewenang kepala daerah petahana yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Baca Juga:

• Agustus 2027 Bumi Mengalami Kegelapan Total
• 279 CPNS Diangkat jadi PNS, Paisal: Berikan Pelayanan Khidmat Terbaik untuk Dumai Kota Idaman
• Mendagri Minta Kepala Daerah dan wakil tak Berpergian ke Luar Negeri Seminggu Sebelum dan Sesudah Lebaran

Oleh sebab itu, Tito menjelaskan bahwa ada persyaratan cuti bagi kepala daerah yang ingin maju di Pilkada serentak mendatang.

"Itu risikonya biasanya ya tadi, kadang-kadang ada keinginan untuk memanfaatkan bawahan-bawaannya tadi kan," ujarnya kepada wartawan di sela-sela menghadiri acara di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, dia mengingatkan pula bahwa ada aturan bagi para anggota legislatif DPR/DPRD, ASN dan TNI-Polri aktif untuk mundur dari jabatannya apabila ingin ikut serta dalam kontestasi Pilkada serentak.

Di sisi lain, Tito mengingatkan bahwa ada mekanisme yang disediakan untuk memastikan netralitas ASN pada Pilkada serentak, yang melibat kementeriannya, Bawaslu, DKPP, Kementerian PAN RB serta KASN.

Pelaksanaannya, terang Tito, didahului dengan pemeriksaan oleh Bawaslu. Kemudian, pihak terperiksa akan bisa disanksi secara administrasi hingga pidana apabila dinyatakan terbukti melanggar aturan.

Sebaliknya, para ASN terdampak akibat penyalahgunaan wewenang atasannya yang memiliki konflik kepentingan di pilkada juga bisa melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pria yang pernah menjabat Kapolri itu lalu menerangkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP serta Komisi II DPR terkait dengan persiapan penyelenggaraan, pengawasan hingga dukungan anggaran.

Adapun Mochammad Afifuddin yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menegaskan pihaknya akan tetap fokus menyukseskan Pilkada 2024.

Pria yang sebelumnya ketua divisi bidang hukum dan pengawasan KPU RI ini ingin roda organisasi tetap berjalan kompas meski terjadi gejolak. Dia berjanji KPU lainnya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya ke depannya.

"Kami akan memastikan seluruh hal melakukan pengecekan-pengecekan, percepatan-percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita," tegasnya, seperti yang dilansir dari bisnis.***(dtc)

Agustus 2027 Bumi Mengalami Kegelapan Total

279 CPNS Diangkat jadi PNS, Paisal: Berikan Pelayanan Khidmat Terbaik untuk Dumai Kota Idaman

Mendagri Minta Kepala Daerah dan wakil tak Berpergian ke Luar Negeri Seminggu Sebelum dan Sesudah Lebaran

Mendagri : Pemda Wajib Kerja Bakti Tiap Selasa dan Jumat Setiap Pekan

Tunggu Izin Kementrian PUPR, Pemko Dumai Bakal Eksekusi Kerusakan Jalan Soekarno Hatta

Pilkada Tidak Langsung oleh Elite Politik Kental Sarat Kekuasaan