Mendagri: Petahana Wajib Cuti Ikut Pilkada

viralnasional.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui adanya risiko penyalahgunaan wewenang kepala daerah petahana yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Baca Juga:

• Heboh Kabinet Bayangan Pasangan Presiden-Wapres KDM-Ahok,
• Keuangan Daerah tak Kuat, Pemerintah Kaji Guru PPPK jadi ASN Pusat
• 79 Pemda Kesulitan Membayar Gaji Pegawai

Oleh sebab itu, Tito menjelaskan bahwa ada persyaratan cuti bagi kepala daerah yang ingin maju di Pilkada serentak mendatang.

"Itu risikonya biasanya ya tadi, kadang-kadang ada keinginan untuk memanfaatkan bawahan-bawaannya tadi kan," ujarnya kepada wartawan di sela-sela menghadiri acara di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, dia mengingatkan pula bahwa ada aturan bagi para anggota legislatif DPR/DPRD, ASN dan TNI-Polri aktif untuk mundur dari jabatannya apabila ingin ikut serta dalam kontestasi Pilkada serentak.

Di sisi lain, Tito mengingatkan bahwa ada mekanisme yang disediakan untuk memastikan netralitas ASN pada Pilkada serentak, yang melibat kementeriannya, Bawaslu, DKPP, Kementerian PAN RB serta KASN.

Pelaksanaannya, terang Tito, didahului dengan pemeriksaan oleh Bawaslu. Kemudian, pihak terperiksa akan bisa disanksi secara administrasi hingga pidana apabila dinyatakan terbukti melanggar aturan.

Sebaliknya, para ASN terdampak akibat penyalahgunaan wewenang atasannya yang memiliki konflik kepentingan di pilkada juga bisa melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pria yang pernah menjabat Kapolri itu lalu menerangkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP serta Komisi II DPR terkait dengan persiapan penyelenggaraan, pengawasan hingga dukungan anggaran.

Adapun Mochammad Afifuddin yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menegaskan pihaknya akan tetap fokus menyukseskan Pilkada 2024.

Pria yang sebelumnya ketua divisi bidang hukum dan pengawasan KPU RI ini ingin roda organisasi tetap berjalan kompas meski terjadi gejolak. Dia berjanji KPU lainnya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya ke depannya.

"Kami akan memastikan seluruh hal melakukan pengecekan-pengecekan, percepatan-percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita," tegasnya, seperti yang dilansir dari bisnis.***(dtc)

Heboh Kabinet Bayangan Pasangan Presiden-Wapres KDM-Ahok,

Keuangan Daerah tak Kuat, Pemerintah Kaji Guru PPPK jadi ASN Pusat

79 Pemda Kesulitan Membayar Gaji Pegawai

Mundur dari Ketua KONI Dumai, Posisi Agustiawan Digantikan Abdul Kadir Jailani

Menyediakan Masjid yang Ramah, Walikota Dumai Menerima Penghargaan dari Menteri Agama

Wako Paisal Ajak Masyarakat Isi Data Sensus Ekonomi 2026 dengan Benar