KPK Arab Saudi Tangkap 155 Pejabat Selama Musim Haji 2024

viralnasional.com -- Badan Pengawasan dan Anti-Korupsi atau Nazaha, semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Arab Saudi, mengumumkan telah menangkap 155 pejabat pemerintah atas tuduhan korupsi selama musim haji tahun ini pada Senin, 1 Juli 2024.

Baca Juga:

• Tiga Perusahaan di Batam Setor Rp6,5 Miliar ke Oknum Pejabat Kemenaker
• KPK Minta Kepala Daerah Hentikan Hibah ke Instansi Vertikal Termasuk THR
• Kepala UPT Ardi Irfandi Demi Setor Rp500 Juta ke Kadis PUPR Riau Ngaku Ngutang dan Gadaikan Aset

Menurut Saudi Gazette, beberapa orang yang ditangkap kemudian dibebaskan dengan jaminan.

Nazaha menyatakan, rata-rata pengawasan yang dilakukan di Tempat Suci selama musim haji pada Juni 2024 mencapai 9.623 kasus. Mereka mulai meneliti sejumlah kasus pidana dan administratif yang menghasilkan penyelidikan terhadap 382 pejabat yang dituduh melakukan berbagai jenis korupsi.

Para pejabat tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan; Kementerian Urusan Kota, Pedesaan, dan Perumahan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Transportasi dan Logistik; Kementerian Kebudayaan; serta Otoritas Zakat, Pajak, dan Bea Cukai. Tuduhan korupsi yang dikenakan terhadap mereka antara lain penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan, dan pencucian uang.

Badan antirasuah Saudi itu menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan pengawasan terhadap instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk memantau dan menangkap siapa pun yang menyalahgunakan dana publik atau mengeksploitasi pekerjaan untuk keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan publik.

Mereka akan meminta pertanggungjawaban pelaku, meskipun pelaku telah mengakhiri hubungannya dengan pekerjaan tersebut.

Nazaha telah menangkap sekitar 5.235 orang dalam kasus korupsi selama periode 2021 hingga 2023. Badan itu mengatakan, tidak ada keringanan hukuman dalam menangani pelaku yang terlibat kejahatan korupsi keuangan dan administrasi.***(tmp)

Tiga Perusahaan di Batam Setor Rp6,5 Miliar ke Oknum Pejabat Kemenaker

KPK Minta Kepala Daerah Hentikan Hibah ke Instansi Vertikal Termasuk THR

Kepala UPT Ardi Irfandi Demi Setor Rp500 Juta ke Kadis PUPR Riau Ngaku Ngutang dan Gadaikan Aset

Terseret Kasus Abdul Wahid, Mantan Ajudan Gubri Marijani Ditahan KPK

Usai Nyatakan Gugat KPK Rp11 Miliar, Mantan Ajudan Gubri Abdul Wahid Diperiksa Sebagai Tersangka

Uang Pemerasan Bupati Tulungagung untuk THR Forkopimda