Kemendagri Minta Buol Percepat Penyediaan Rumah Layak Huni untuk MBR

viralnasional.com - Jakarta – Kemendagri meminta Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Selasa (26/8/2025) lalu.

Baca Juga:

• Kemendagri dan KemenPPPA Perkuat Tata Kelola PUG di Daerah
• Kemendagri: Pemda Wajib Perkuat UMKM Kerajinan Lewat Dekranasda
• Kemendagri: Pemda Punya Peran Krusial Dukung Transportasi Udara

Pertemuan tersebut membahas strategi bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Buol, sekaligus mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah.

Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Suprayitno, menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat.

"Khusus di Kabupaten Buol, penyediaan rumah layak huni menjadi syarat penting untuk memperbaiki taraf hidup warga yang selama ini masih dibayangi kemiskinan," katanya dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (28/8).

Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Program Tiga Juta Rumah terus mendorong pembangunan hunian bagi MBR. Upaya ini didukung regulasi berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembiayaan melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Suprayitno juga meminta Pemkab Buol aktif memperkuat pelaporan pembangunan perumahan di wilayahnya.

"Data yang akurat akan menjadi dasar usulan program ke Kementerian PUPR, sehingga kebutuhan nyata masyarakat bisa terakomodasi," jelasnya. Dari sisi daerah, Bupati Buol Risharyudi Triwibowo mengakui kondisi wilayahnya masih menghadapi tantangan berat.

"Buol masih mencatat angka stunting tertinggi, PAD terendah, hingga tingkat kemiskinan yang juga tertinggi. Sejak pemekaran 25 tahun lalu, kondisi ini belum banyak membaik," ucapnya. Meski begitu, Pemkab Buol memastikan sedang memperkuat arah pembangunan jangka menengah. Saat ini RPJMD tengah dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Perda, sekaligus mengintegrasikan data pembangunan dalam RPJMD dan RKPD.

Bupati menambahkan, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan alternatif. Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Buol. "Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dukungan sektor swasta akan menjadi kunci untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Buol," tegasnya.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan Program Tiga Juta Rumah sekaligus menjadi bagian dari langkah nasional mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

Kemendagri dan KemenPPPA Perkuat Tata Kelola PUG di Daerah

Kemendagri: Pemda Wajib Perkuat UMKM Kerajinan Lewat Dekranasda

Kemendagri: Pemda Punya Peran Krusial Dukung Transportasi Udara

Bencana Tak Kenal Batas, Pusat–Daerah Harus Satu Irama

Kemendagri : PBB yang Sudah Terlanjur Dinaikan Diminta Dibatalkan

Kemendagri Dukung Peningkatan SDM Melalui Bimtek Menjahit