Pemda Didorong Aktif Wujudkan Zero Blankspot dan Ketahanan Siber

viralnasional.com - Yogyakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam pemerataan akses internet dan penguatan keamanan siber nasional.

Baca Juga:

• Kemendagri dan KemenPPPA Perkuat Tata Kelola PUG di Daerah
• Kapolri Listyo Sigit Kumpulkan Akademisi dan Pakar untuk Susun Strategi Transformasi Polri
• Kemendagri: Pemda Wajib Perkuat UMKM Kerajinan Lewat Dekranasda

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi "Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Kapasitas Keamanan Siber Nasional" yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (26/6) kemaren.

Direktur SUPD II Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital nasional sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah. Ia menyebut, pemda memiliki peran penting dalam memetakan titik blankspot hingga ke tingkat desa, menyusun perencanaan yang berpihak pada pembangunan infrastruktur digital, serta mempercepat pembentukan tim tanggap insiden siber di daerah.

Lebih lanjut, Ditjen Bangda menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah dengan target percepatan transformasi digital nasional. Hal ini termasuk pengelolaan aset daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pemberian insentif bagi investasi TIK. Selain itu, pemetaan titik blankspot harus dilakukan secara terintegrasi dengan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator seluler agar kebijakan jaringan tepat sasaran.

Ditjen Bangda juga mendorong pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) di seluruh pemerintah daerah, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terbit pada 11 Juni 2025. Kemendagri melalui Ditjen Bangda akan terus memberikan fasilitasi teknis dan kelembagaan, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan dan dukungan terhadap revisi regulasi yang relevan.

"Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal tata kelola daerah yang adaptif. Kami mengajak daerah untuk menjadikan isu konektivitas dan keamanan siber sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka menengah mereka," ujar Suprayitno, dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (28/6/2025).

Dengan memperkuat peran pembinaan dan fasilitasi kepada daerah, Kemendagri berharap tercipta sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia tanpa blankspot yang aman, inklusif, dan berdaya saing di era digital.

Kemendagri dan KemenPPPA Perkuat Tata Kelola PUG di Daerah

Kapolri Listyo Sigit Kumpulkan Akademisi dan Pakar untuk Susun Strategi Transformasi Polri

Kemendagri: Pemda Wajib Perkuat UMKM Kerajinan Lewat Dekranasda

Kemendagri: Pemda Punya Peran Krusial Dukung Transportasi Udara

Bencana Tak Kenal Batas, Pusat–Daerah Harus Satu Irama

Kemendagri Minta Buol Percepat Penyediaan Rumah Layak Huni untuk MBR