982 Temuan BPK Diduga Perjalanan Dinas Fiktif di 23 OPD Pemprov Riau

viralnasional.com - PEKANBARU – Belakangan ini, kasus perjalanan dinas fiktif kembali mencuat pasca ditahannya mantan Plt Sekwan DPRD Riau yang juga Kepala Dinas Pendidikan Riau T. Fauzan Tambusai oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Rabu (15/5/2024).

Baca Juga:

Betapa tidak, hasil audit (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2023, ditemukan indikasi 982 perjalanan dinas fiktif di 23 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Informasi diperoleh media siber ini, dari sebanyak 982 indikasi perjalanan dinas fiktif hasil audit BPK RI Perwakilan Riau itu terbanyak ditemukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setdaprov) Riau dengan 113 temuan, menyusul Inspektorat Riau 81 temuan, dan Dinas PUPR Riau 79 temuan.

''Sedang terkecil ada di Biro Pembangunan Setdaprov Riau, dengan tiga temuan," ujar sumber yang enggan namanya diposting Riausatu.com, seraya memperlihatkan daftar nama 23 OPD di Setdaprov Riau berikut nama-nama Tim Auditor dan jam kunjungan konfirmasi untuk uji petik temuan.

Ketika dikonfirmasi media siber ini melalui pesan WhatsApp, Jumat (17/5/2024) siang, Jhon Armedi Pinem, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau pada 2023, membenarkan adanya 113 temuan indikasi perjalanan dinas fiktif di biro yang pernah dipimpinnya.

"Dari 113 indikasi temuan, telah dikonfirmasi ke Tim BPK bahwa bahwa Biro Perekonomian hanya ada 21 indikasi temuan, dan semuanya sudah dikonfirmasi ke Tim BPK," jawab Jhon Armedi Pinem, yang sekarang menjabat Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau.

Sayang, upaya konfirmasi riausatu.com kepada Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Sigit Juli Hendrawan, Jumat (17/5/2024 siang, terkait temuan BPK RI Perwakilan Riau di instansi yang dipimpinnya, tidak berhasil diperoleh.

Sampai Sabtu (18/5/2024) pagi, pertanyaan klarifikasi yang dikirim melalui pesan WhatsApp tidak dibalas oleh Inspektur Sigit Juli Hendrawan alias bungkam, padahal chat terlihat conteng dua tanda sudah dibaca.

Berikut hasil audit BPK RI Perwakilan Riau yang menemukan indikasi 982 perjalanan dinas fiktif di 23 OPD di lingkungan Pemprov Riau:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau dengan 31 temuan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau 79 temuan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau 62 temuan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau 75 temuan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau 71 temuan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau 60 temuan.

Inspektorat Provinsi Riau 81 temuan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau 47 temuan, RSUD Petala Bumi Provinsi Riau 5 temuan, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau 26 temuan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau 25 temuan,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 22 temuan, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau 5 temuan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau 13 temuan.

Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau 3 temuan, Biro Perekonomian Setdaprov Riau 113 temuan, Biro Umum Setdaprov Riau 53 temuan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pem dan Otda) Setdaprov Riau 35 temuan, Biro Hukum Setdaprov Riau 22 temuan.

Biro Adiministrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Riau 58 temuan, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Riau 38 temuan, Biro Organisasi Setdaprov Riau 36 temuan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Riau 22 temuan. ***

sumber:riausatu.com