MK Terima Pendaftaran 277 Perkara Sengketa Pilpres dan Pemilu Legislatif

viralnasional.com - JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima total 277 pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Disidang MK, Guru dan Orang Tua Curhat Gara-gara MBG Kesejahteraannya Berkurang
• MK Tolak Gugatan soal Polisi Tak Boleh Isi Jabatan Sipil
• Mahkamah Konstitusi Akan Putuskan Sengketa Pilkada Riau 11 Februari 2025

Dari jumlah itu dua gugatan di antaranya merupakan perselisihan hasil Pilpres 2024 yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Ada 277 pengajuan permohonan, 263 di antaranya DPR/DPRD, dua pilpres dan 12 calon anggota DPD," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK RI, Jakarta, Senin (25/3).

Namun, kata Fajar, jumlah perkara perselisihan tersebut belum pasti. Pengajuan permohonan bakal ditelaah oleh MK terlebih dahulu.

"Itu memang belum mencerminkan jumlah perkara ,karena setelah ini kami akan telaah dulu permohonan ini, sehingga betul-betul ini jumlah perkara yang diregistrasi," jelas dia.

Fajar mengatakan MK mulai melakukan registrasi untuk permohonan gugatan pilpres pada hari ini dan Selasa (26/3). MK juga membuka pendaftaran bagi peserta pilpres yang mau mendaftar sebagai pihak terkait.

Menurut Peraturan MK Nomor 4/2023, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi pihak terkait dalam perkara sengketa Pilpres 2024.

"Hari ini dan besok adalah tahapan kalau ada capres jadi pihak terkait. Ini kan pemohonnya 01 dan 03, kemungkinan besar 02 kemungkinan besar yang akan jadi pihak terkait," kata Fajar.

Adapun menurut UU Pemilu Nomor 7/2017, MK memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan PHPU yang diajukan oleh para peserta pemilu. Hal ini diatur dalam pasal 475 Ayat (3).

MK juga diwajibkan menyampaikan putusannya ke lembaga MPR, presiden, KPU, pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon. *** (pop/cnni/tsa)

Disidang MK, Guru dan Orang Tua Curhat Gara-gara MBG Kesejahteraannya Berkurang

MK Tolak Gugatan soal Polisi Tak Boleh Isi Jabatan Sipil

Mahkamah Konstitusi Akan Putuskan Sengketa Pilkada Riau 11 Februari 2025

Masuki Tahap Persidangan, MK Targetkan Putusan Sengketa Pilkada Dibacakan di bulan Maret

KPU Akomodir 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Resmi Berlaku

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024 dari pasangan AMIN