Belasan Ribu Kapal Bersandar di Pelabuhan Dumai, Riau Dapat apa?

viralnasional.com -– Aktivitas pelayaran di wilayah laut Dumai, Provinsi Riau, dinilai memiliki potensi besar bagi pendapatan daerah. Namun hingga kini, Pemerintah Provinsi Riau belum memperoleh manfaat langsung dari tingginya lalu lintas kapal tersebut.

Baca Juga:

• Penampilan Polisi Cilik Dumai Hipnotis Penonton HUT ke-81 RI di Kantor Gubernur Riau
• Bayar PBB Lebih Ringan, Bapenda Dumai Hadirkan Pengurangan PBB-P2 dan Sanksi Administrasi 2022-2026
• Menerima Remisi Kemerdekaan, Lima Napi Rutan Dumai Langsung Bebas 724 Pengurangan Masa Tahanan

Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma'mun Solikhin, mengungkapkan bahwa diperkirakan sekitar 17 ribu kapal berbagai jenis bersandar di pelabuhan Dumai setiap bulannya. Meski demikian, pendapatan dari aktivitas tersebut masih masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pusat melalui pengelola pelabuhan, PT Pelindo.

"Jumlah kapal yang bersandar sangat banyak, tapi daerah tidak mendapatkan apa-apa. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita," ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, berdasarkan ketentuan kewenangan wilayah laut sejauh 0 hingga 12 mil, pemerintah provinsi seharusnya memiliki ruang dalam pengelolaan, termasuk penarikan retribusi dari aktivitas jasa kepelabuhanan.

"Secara kewenangan, 0–12 mil itu memang milik provinsi. Harapan kita, kewenangan itu juga mencakup retribusi. Tapi saat ini masih menjadi PNBP pusat. Ini yang perlu diperjuangkan agar bisa meningkatkan PAD daerah," jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menilai, dengan tingginya intensitas kapal yang bersandar, potensi pendapatan dari jasa labuh, sandar, hingga layanan pendukung lainnya sangat besar jika dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan Provinsi Riau menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penyeberangan roro pada tahun 2026 sebesar lebih dari Rp3 miliar. Target tersebut dinilai realistis, mengingat capaian tahun sebelumnya bahkan mampu melampaui angka yang ditetapkan.

"Kalau melihat tren yang ada, target itu sangat mungkin terlampaui. Namun tentu kita berharap ada perluasan sumber PAD, termasuk dari sektor kepelabuhanan yang potensinya sangat besar," tambahnya.

DPRD Riau menegaskan akan terus mendorong pemerintah pusat agar memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah, sehingga potensi ekonomi dari aktivitas pelabuhan di wilayah Riau dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. ***(grc)

Penampilan Polisi Cilik Dumai Hipnotis Penonton HUT ke-81 RI di Kantor Gubernur Riau

Bayar PBB Lebih Ringan, Bapenda Dumai Hadirkan Pengurangan PBB-P2 dan Sanksi Administrasi 2022-2026

Menerima Remisi Kemerdekaan, Lima Napi Rutan Dumai Langsung Bebas 724 Pengurangan Masa Tahanan

Kasus Dugaan Keracunan MBG di Dumai, KPPG Nonaktifkan Kepala SPPG

Kejar-kejaran dengan Masyarakat dan Polres Tanah Datar Avanza BM 1711 AA Masuk Halaman Polres Dumai

Riski Mantan Pengurus KONI Dumai Dukung Vincent Sebagai Ketua Olahraga