DPN HKTI Dukung Pemerintah Hadapi "Tarif Trump", Fadli Zon: Petani Harus Dilindungi

viralnasional.com - JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam merespons kebijakan "Tarif Trump" dari Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Utang Indonesia Hampir Rp10.000 Triliun, Pemerintah Sebut Masih Aman
• Mulai 15 April Malaysia Bakal Terapkan WFH bagi Pegawia Pemerintah
• Kementerian ESDM Tetapkan Tarif Listrik yang Berlaku Per 1 April 2026

Ia menegaskan, petani dan pelaku UMKM pangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dagang luar negeri.

Hal ini disampaikan delegasi HKTI dalam policy brief HKTI pada sarasehan ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto, Selasa lalu.

"Kami di HKTI mendukung penuh sikap pemerintah. Petani harus dilindungi dari dampak negatif kebijakan dagang Amerika, termasuk soal Tarif Trump," ujar Fadli Zon keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, rabu, 9 April.

Pernyataan ini disampaikan Fadli dalam policy brief resmi DPN HKTI. Ia menekankan pentingnya diplomasi perdagangan yang aktif dan agresif, dibarengi diversifikasi pasar ekspor.

Menurutnya, strategi dagang harus berorientasi pada pembangunan petani, bukan sekadar menjaga neraca dagang.

DPN HKTI mengusulkan agar diplomasi dagang difokuskan pada prinsip trade for development. Tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan petani di tengah tantangan global.

Selain itu, daya beli masyarakat juga harus ditingkatkan lewat insentif seperti bantuan sosial dan program makan bergizi gratis.

"Kami mendorong percepatan program makan bergizi gratis. Ini bisa disinergikan dengan peningkatan produksi pangan lokal, misalnya lewat pola intercropping di lahan perkebunan dan regenerative agriculture di lahan kritis," tambah Fadli.

Delegasi DPN HKTI yang hadir pada sarasehan ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto terdiri dari Dr. Delima Azahari, Ir. Iriana Muadz, Drs. Manimbang Kahariady, Ir. Mulyono Machmur, MS., dan Dra. Anita Ariyani, juga mengusulkan akselerasi sektor riil.

Caranya dengan memberikan stimulus fiskal dan nonfiskal, serta pemanfaatan Dana Keluar dan Pajak Ekspor dari BPDP untuk mendongkrak produktivitas petani.

Dalam sektor hilir, HKTI menekankan pentingnya pembangunan industri kecil berbasis koperasi petani. Ini mencakup pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) mini, pabrik minyak goreng, dan biodiesel.

"Hilirisasi CPO, karet, dan kopi harus dikuasai petani, bukan hanya perusahaan besar," tegas Fadli.

HKTI melihat ada peluang besar dari pergeseran rantai pasok global akibat kebijakan dagang AS.

Indonesia diminta aktif memanfaatkan celah ini agar petani lokal bisa menjadi basis produksi ekspor.

Namun, Fadli mengingatkan perlunya kehati-hatian. "Jangan sampai kita hanya jadi pengalihan pasar. Fokus kita harus jangka panjang, terutama di kawasan ASEAN dan Pasifik," katanya.

Khusus untuk komoditas seperti kedelai, gandum, dan jagung impor dari AS, HKTI menyarankan pemerintah menerapkan tarif resiprokal sebagai bentuk retaliasi.

Opsi lain, kata Fadli, adalah membuka pasar dengan syarat penghapusan tarif atas ekspor CPO, karet, dan kopi ke Amerika. "Kalau Amerika kasih tarif tinggi ke produk kita, kita juga bisa negosiasi balik. Bahkan promosi produk kita di sana harus ditingkatkan," ujar Fadli Zon.

Utang Indonesia Hampir Rp10.000 Triliun, Pemerintah Sebut Masih Aman

Mulai 15 April Malaysia Bakal Terapkan WFH bagi Pegawia Pemerintah

Kementerian ESDM Tetapkan Tarif Listrik yang Berlaku Per 1 April 2026

Pemerintah Malaysia Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Kamis 19 Februari 2026

Menag: Perbedaan Awal Ramadhan 1447 H Jangan Menyebabkan Umat Terpisah

Mulai 1 Februari 2026, Tarif Tiket Feri Batam Jet dan Dumai Ekspress Naik 25 Persen, Ini Nilainya