Pemko Fokus Evaluasi Kawasan Mewujudkan Dumai Bebas Daerah Kumuh

viralnasional.com - Dumai – Pemerintah Kota Dumai terus memperkuat upaya pengentasan kawasan kumuh melalui sinergi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Pleno Pengurangan Kawasan Kumuh yang digelar Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Dumai di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bappeda Kota Dumai, Senin (22/6/2026).

Baca Juga:

• Perjuangkan Sekolah Nasional, Empat Kepala Daerah di Riau Temui Dirjen Kemendikdasmen
• Pemko Dumai Mutasi Besar-besaran, 48 Pejabat Dikukuhkan dari Sekretaris Hingga Kasie Kelurahan
• Pastikan Terpenuhinya Hak Tahanan, Rutan Dumai Kerjasama dengan Posbakumadin

Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, selaku Ketua Pokja PKP Kota Dumai. Pertemuan ini difokuskan untuk mengevaluasi capaian penataan kawasan permukiman serta menyinkronkan berbagai program lintas organisasi perangkat daerah guna mewujudkan Dumai bebas kawasan kumuh.

Dalam arahannya, Fahmi Rizal menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah yang membutuhkan komitmen bersama dan kerja terpadu dari seluruh OPD.

Menurutnya, pengentasan kawasan kumuh bukan hanya sekadar memenuhi target administratif, tetapi menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

"Oleh karena itu, kami meminta seluruh pihak memastikan semua intervensi infrastruktur berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga, mulai dari peningkatan kualitas bangunan, penyediaan jaringan jalan dan drainase yang baik, penyediaan air minum dan sanitasi layak, ruang terbuka hijau hingga fasilitas pemadam kebakaran," ujar Fahmi.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Dumai, Budhi Hasnul, memaparkan perkembangan penanganan kawasan kumuh di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan bahwa seluruh program pengurangan kawasan kumuh dilaksanakan berdasarkan data baseline dan legalitas yang ditetapkan pada masing-masing kelurahan.

Menurut Budhi, program tersebut didukung melalui kolaborasi pendanaan yang bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik serta APBD Kota Dumai.

Dalam laporannya, Budhi menyampaikan kabar menggembirakan dari dua kawasan yang menjadi fokus penanganan, yakni Kelurahan Purnama dan Kelurahan Bintan. Kedua wilayah tersebut berhasil menuntaskan pengurangan kawasan kumuh hingga sisa luasan kumuhnya kini mencapai nol hektare.

Kelurahan Purnama yang sebelumnya memiliki kawasan kumuh seluas 7,11 hektare berhasil ditangani sepenuhnya pada tahun 2025. Sementara Kelurahan Bintan yang memiliki luasan kumuh awal sebesar 7,38 hektare juga berhasil dituntaskan pada tahun 2026.

"Dokumen pemantauan lapangan di kedua lokasi tersebut kini resmi menunjukkan sisa luasan kumuh yang bersih menjadi 0 hektare. Keberhasilan di kedua kelurahan ini ditopang oleh kombinasi intervensi infrastruktur dasar, manajemen lingkungan, dan pengelolaan persampahan secara terintegrasi," terang Budhi.

Keberhasilan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 50.13/576/2024 yang menetapkan total luas permukiman kumuh di Kota Dumai mencapai 165,32 hektare yang tersebar di sembilan kawasan.

Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah di antaranya pembangunan jaringan perpipaan air minum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, perbaikan sistem manajemen lingkungan, serta pemerataan infrastruktur persampahan guna mendukung pengelolaan limbah rumah tangga.

Selain itu, Pemerintah Kota Dumai juga telah menyiagakan empat unit motor sampah untuk memperkuat operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah di kawasan permukiman.

Rapat pleno tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen bersama oleh seluruh anggota Pokja PKP sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mereplikasi keberhasilan penanganan terpadu tersebut ke kawasan-kawasan kumuh lainnya yang masih tersisa di Kota Dumai.

Melalui kolaborasi dan komitmen yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Dumai optimistis target pengurangan kawasan kumuh dapat dituntaskan secara bertahap sehingga masyarakat dapat menikmati lingkungan permukiman yang lebih sehat, layak, dan berkelanjutan. ***(ant)

Perjuangkan Sekolah Nasional, Empat Kepala Daerah di Riau Temui Dirjen Kemendikdasmen

Pemko Dumai Mutasi Besar-besaran, 48 Pejabat Dikukuhkan dari Sekretaris Hingga Kasie Kelurahan

Pastikan Terpenuhinya Hak Tahanan, Rutan Dumai Kerjasama dengan Posbakumadin

Bapas Kelas II Dumai dan Pemko Teken Kesepakatan Tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Korupsi Kantor Navigasi Dumai, 20 Orang Jalani Pemeriksaan

Seorang Pemuda Gantung Diri di Sekitar Bukit Cahaya