Erwin Menilai SF Hariyanto Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

viralnasional.com -Pekanbaru — Mantan aktivis Reformasi 1998 sekaligus pejuang hak-hak guru, Erwin Sitompul, menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap sikap terbuka yang ditunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

• Izin Konsesi PT Diamond Raya Timber Berakhir, Pembebasan Lahan Jalan Sinaboi-Dumai Segera Dilakukan
• PN Tipikir Pekanbaru Jadwalkan Sidang Perdana Gubri Nonaktif 26 Maret 2026
• Gubri Nonaktif Abdul Wahid dan Mantan Kadis PUPR Dipindahkan ke Rutan Pekanbaru

Menurut Erwin, komitmen pimpinan daerah dalam membuka ruang kerja sama dengan lembaga antirasuah merupakan langkah penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Provinsi Riau.

"Sikap terbuka Plt Gubernur Riau SF Hariyanto patut diapresiasi. Ini menunjukkan keberanian dan komitmen moral seorang pemimpin daerah untuk mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi oleh KPK," ujar Erwin dalam keterangannya.

Erwin yang dikenal sebagai aktivis 98 menilai bahwa dukungan kepala daerah terhadap KPK bukan hanya simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, termasuk membuka akses data, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan tidak ada intervensi terhadap proses hukum.

"Sebagai daerah yang pernah menghadapi berbagai persoalan hukum di masa lalu, Riau membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan tidak alergi terhadap pengawasan. Dukungan terhadap KPK adalah pesan kuat bahwa pemerintahan saat ini ingin berubah dan berbenah," tegasnya.

Selain itu, Erwin juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi bagi sektor pendidikan. Ia menyebut praktik korupsi berdampak langsung pada kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.

"Korupsi merampas hak rakyat, termasuk guru dan peserta didik. Ketika anggaran bocor, yang dirugikan adalah masa depan generasi bangsa. Karena itu, saya sebagai pejuang guru mendukung penuh langkah-langkah yang memperkuat integritas pemerintahan," katanya.

Erwin berharap sikap terbuka Plt Gubernur Riau ini dapat diikuti oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga ke tingkat bawah, sehingga budaya antikorupsi benar-benar tertanam dalam birokrasi.

"Dukungan terhadap KPK harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya pernyataan elit. Jika ini konsisten dijalankan, saya optimistis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin meningkat," pungkas Erwin. ***(ant)

Izin Konsesi PT Diamond Raya Timber Berakhir, Pembebasan Lahan Jalan Sinaboi-Dumai Segera Dilakukan

PN Tipikir Pekanbaru Jadwalkan Sidang Perdana Gubri Nonaktif 26 Maret 2026

Gubri Nonaktif Abdul Wahid dan Mantan Kadis PUPR Dipindahkan ke Rutan Pekanbaru

Praktik Pemberian Fee Proyek, KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong dan Kadis PUPR

Berkas Perkara Gubri Nonaktif Abdul Wahid Diserahkan KPK ke PN Pekanbaru

Kasus Gubri Nonaktif Abdul Wahid Melebar Menyeret Ajudan jadi Tersangka