Dumai Mendukung Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Pertanahan

viralnasional.com -Dumai– Sekretaris Daerah Kota Dumai, H Indra Gunawan menghadiri pertemuan kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka Inventarisasi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya terkait penanganan konflik pertanahan di Provinsi Riau.

Baca Juga:

• Jumat Keramat, Wako Dikabarkan Rombak Kabinet
• Menjadi Ujung Tombak, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Dikukuhkan
• Jelang Porprov 2026, KONI Kabupaten/Kota Diminta Usulkan Anggaran

Kegiatan berlangsung di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah, Komplek Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, pada Senin (22/9/2025).

Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI, H Muhdi dan anggota Komite I DPD RI Dapil Riau, H Muhammad Mursyid, serta sejumlah anggota Komite I DPD RI dari berbagai daerah pemilihan. Gubernur Riau diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zulkifli Syukur.

Sekda Kota Dumai, H. Indra Gunawan, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPD RI dalam melakukan pengawasan pelaksanaan UU Pokok Agraria, yang dinilai sangat strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang kerap menjadi akar konflik sosial dan hambatan pembangunan daerah.

"Kami menyambut baik upaya DPD RI dalam menginventarisasi permasalahan agraria di daerah, termasuk di Kota Dumai. Konflik pertanahan bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, kepastian hukum, dan stabilitas pembangunan," ujar setda.

Lebih lanjut, Setda menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Dumai terus berupaya menyelesaikan sengketa lahan melalui pendekatan kolaboratif, penguatan data spasial, sinkronisasi kebijakan antarinstansi, serta pemberdayaan masyarakat melalui program legalisasi aset dan sertifikat tanah.

Di sisi lain, Komite I DPD RI dalam kesempatan itu menegaskan komitmennya untuk mendorong harmonisasi kebijakan agraria antara pusat dan daerah, serta memperkuat fungsi pengawasan. terhadap implementasi UU No. 5 Tahun 1960 agar benar-benar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat atas tanah.

Kehadiran unsur TNI, Forkopimda, dan tokoh masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan pentingnya sinergi multipihak dalam menyelesaikan persoalan agraria yang kompleks dan multidimensi.

Pemerintah Kota Dumai berkomitmen untuk terus mendukung upaya nasional dalam reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Dumai.

Hadir membersamai Sekda Kota Dumai, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Agus Gunawan, Kepala Dispertaru Kota Dumai dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Pertanahan, Riza Awwalu Amanah dan pejabat terkait dilingkungan Pemko Dumai. ***(inf diskominfo)

Jumat Keramat, Wako Dikabarkan Rombak Kabinet

Menjadi Ujung Tombak, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Dikukuhkan

Jelang Porprov 2026, KONI Kabupaten/Kota Diminta Usulkan Anggaran

APBD Dumai Tahun Anggaran 2026 Diprediksi Sama dengan 2025 Sekira Rp2,3 Triliun

Tersandung Permasalahan Hukum di Malaysia, 131 WNI Dipulangkan Melalui Pelabuhan Dumai

Bukan Sekadar Aksi Bersih-bersih Melainkan Bagian dari Gerakan Global