Diberi Waktu 30 Hari, MK Perintahkan KPU Selenggarakan PSU di Tiga TPS di Siak

viralnasional.com - Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (24/2/2025) membacakan putusan sidang perkara Pilkada 2024 dengan hasil, agar KPU menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024. Keputusan ini diambil setelah menindaklanjuti gugatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak.

Baca Juga:

• KPU Tetapkan Afni-Syamsurizal Sebagai Bupati dan Wabup Siak Terpilih
• Partisipasi PSU Pilkada Siak di Tiga TPS Tinggi, KPU Tetapkan Hasil Perolehan Suara
• Pilkada Siak, Alfedri-Husni Akui Kekalahan Melawan Afni-Syamsurizal dalan PSU

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1.120 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Siak tanggal 5 Desember 2024 hanya berlaku untuk sebagian wilayah. PSU akan dilakukan di TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bunga Raya, dan TPS 3 Desa Buatan Besar, Kecamatan Siak.

Selain itu, PSU juga digelar di TPS RS Tengku Rafian Siak Sri Indrapura untuk pasien dewasa, pendamping pasien, tenaga medis, pegawai rumah sakit yang tercatat pada 27 November 2024 yang belum menggunakan hak pilih.

MK memerintahkan KPU untuk segera melakukan PSU dengan melibatkan pemilih yang telah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) yang sama dengan pemungutan suara sebelumnya pada 27 November 2024. PSU ini harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan diucapkan.

Selain itu, MK juga menegaskan bahwa hasil PSU nantinya akan digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan. Pengumuman hasil pemungutan suara ulang tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kembali ke MK.

Sebagai tindak lanjut, MK memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Siak guna memastikan PSU berjalan sesuai aturan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia juga diminta mengawasi jalannya PSU dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Siak.

Guna menjaga keamanan selama proses PSU, MK juga meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Siak, untuk melakukan pengamanan ketat sesuai dengan kewenangan mereka. ***(net/ant)

KPU Tetapkan Afni-Syamsurizal Sebagai Bupati dan Wabup Siak Terpilih

Partisipasi PSU Pilkada Siak di Tiga TPS Tinggi, KPU Tetapkan Hasil Perolehan Suara

Pilkada Siak, Alfedri-Husni Akui Kekalahan Melawan Afni-Syamsurizal dalan PSU

PSU Pilkada Siak di Tiga TPD Dijadwalkan pada 22 Maret 2025

MK Terima Gugatan Sengketa Pilkada Siak Dilanjutkan Tahap Pemeriksaan

Pleno KPU Perolehan Suara Pilkada Siak Ribut, Sekretaris DPC PDIP Klaim Punya Mandat