Dampak Penerapan Permenkeu Soal Pergudangan, Ribuan Buruh di Dumai Terancam Nanggur

viralnasional.com -Pekanbaru– Tidak ada responnya Kantor Bea Cukai Dumai dalam tuntutan buruh pergudangan beberapa waktu lalu, Aliansi Buruh Pergudangan Kota Dumai, Kamis (16/1/2025), mengadukan nasib mereka ke Komisi III DPRD Riau terkait ancaman kehilangan pekerjaan. Hal ini dipicu oleh penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 08 dan 09 Tahun 2000 yang membatasi gudang penampungan barang impor.

Baca Juga:

• Tiga Tersangka Ditetapkan Kasus Penyelundupan Bawang Merah lewat KM Alfatihah
• BC dan Polisi Ungkap Penyelundupan 38 Kg Sabu dan Ekstasi
• Volume Rokok Ilegal Meningkat 32 Persen, Satgas Kemenkeu Bakal Libas

Ketua Aliansi Buruh Pergudangan Kota Dumai, Agus Budianto, menjelaskan bahwa aturan tersebut mewajibkan barang impor, baik jalur hijau maupun merah, disimpan di gudang berstatus Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

"Di Dumai, hanya ada satu gudang TPS milik PT Dumai Bone Perkasa, sementara 13 gudang lainnya tidak memiliki status TPS," ujar Agus usai rapat di Komisi III DPRD Riau.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi membuat ribuan buruh kehilangan pekerjaan karena hanya satu gudang yang diperbolehkan menampung barang impor. "Kami minta pemberlakuan PMK ini di Kota Dumai ditunda," tegasnya.

Agus juga menyoroti kesulitan pengusaha gudang dalam mengurus izin TPS. "Prosesnya rumit, sementara buruh butuh pekerjaan. Kalau hanya satu gudang TPS, jelas tidak cukup," tambahnya. Ia meminta pemerintah bersikap adil dengan mempermudah proses perizinan agar semua gudang dapat beroperasi.

Selain berdampak pada buruh, Agus mengingatkan bahwa terbatasnya gudang TPS bisa membuat importir enggan menggunakan Pelabuhan Dumai. "Kalau ini dibiarkan, masalahnya bukan hanya 1500 buruh yang menganggur, tapi juga kerugian bagi negara," ungkapnya.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, meminta Bea Cukai memberikan diskresi terhadap PMK tersebut. Menurutnya, masih ada celah dalam aturan yang memungkinkan gudang non-TPS tetap beroperasi. "Jangan sampai aturan ini justru mematikan ekonomi buruh," katanya.

Namun, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Riau, Parjia, belum memberikan kepastian terkait permintaan ini. "Kami akan bahas usulan diskresi dalam rapat besok, lalu hasilnya akan kami sampaikan ke Komisi III DPRD Riau," ujarnya.

Permasalahan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan hidup ratusan buruh yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pergudangan di Kota Dumai. DPRD Riau dan pihak terkait diharapkan segera menemukan solusi agar dampak sosial dan ekonomi dapat diminimalkan. ***goriau

Tiga Tersangka Ditetapkan Kasus Penyelundupan Bawang Merah lewat KM Alfatihah

BC dan Polisi Ungkap Penyelundupan 38 Kg Sabu dan Ekstasi

Volume Rokok Ilegal Meningkat 32 Persen, Satgas Kemenkeu Bakal Libas

Mangga Selundupan Senilai Rp445 Juta Dimusnahkan secara Ditimbun Tanah

Buruh Pergudangan Dumai Kompak Menangkan Paisal

Kejagung Kembali Periksa Kepala KSOP Pekanbaru dan Bea Cukai Dumai