Terkait Kasus Gratifikasi, KPK Periksa Pejabat Dinas PUPR Meranti

viralnasional.com - MERANTI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali turun ke Kepulauan Meranti, Riau. Kali ini lembaga anti rasuah itu memeriksa sejumlah pejabat di Dinas PUPR Kepulauan Meranti.

Baca Juga:

• JPU KPK: Dugaan Perintah Pengumpulan Uang oleh Abdul Wahid Makin Menguat
• OTT Bupati Muara Enim, KPK Amankan Lima Pejabat dan Lima Pihak Swasta
• KPK OTT Bupati Muara Enim, Sumsel

KPK tiba di Kantor Dinas PUPR menjelang tengah hari. Mereka dikawal polisi bersenjata lengkap. Kegiatan KPK di Kantor Dinas PUPR dilakukan tertutup.

Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, ketika dikonfirmasi CAKAPLAH, membenarkan adanya pemeriksaan oleh KPK. Selain dirinya, ada dua pejabat lain yang juga sempat diperiksa KPK pada saat itu.

Ketika ditanya perihal pemeriksaan, Fajar tak banyak menjelaskan. Hanya saja, dia mengatakan, pemeriksaan oleh KPK terhadap dia dan beberapa pejabat Dinas PUPR berkaitan dengan gratifikasi yang menjerat bupati nonaktif, HM Adil.

"Saya tidak bisa menjelaskan secara detil. Intinya, pemeriksaan tadi terkait dengan gratifikasi, kasus tipikor (HM Adil, red)," katanya kepada CAKAPLAH, Selasa (27/8/2024) malam.

Masih menurut Fajar, kasus yang ditangani KPK itu, saat bupati masih dijabat HM Adil. Saat itu juga, dirinya belum menjabat sebagai Kadis PUPR Kepulauan Meranti.

"Saat itu, saya belum menjadi kadis. Tapi karena pemeriksaan sekarang dan saya kadis nya, makanya diperiksa," ujarnya lagi.

Selain pemeriksaan, kata Fajar, KPK juga sempat melakukan penggeledahan. Hanya saja, tidak ada dokumen yang disita dalam penggeledahan itu.

Sebelumnya, sempat berembus kabar pemeriksaan oleh KPK terkait dengan kegiatan swakelola di Dinas PUPR. Namun, Fajar memastikan materi pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dan bukan kegiatan swakelola.

"Tadi usai pemeriksaan memang saya minta izin untuk belum menjawab kepada rekan pers, karena saya perlu istrahat dulu. Tapi rupanya muncul isu lain. Semoga setelah ini bisa meluruskan isu terkait pemeriksaan KPK tadi," kata Fajar di akhir cakapnya.*** cakaplah

JPU KPK: Dugaan Perintah Pengumpulan Uang oleh Abdul Wahid Makin Menguat

OTT Bupati Muara Enim, KPK Amankan Lima Pejabat dan Lima Pihak Swasta

KPK OTT Bupati Muara Enim, Sumsel

JPU KPK Sebut Abdul Wahid Gunakan Kaki Tangan untuk Mengambil Uang

Tiga Perusahaan di Batam Setor Rp6,5 Miliar ke Oknum Pejabat Kemenaker

KPK Minta Kepala Daerah Hentikan Hibah ke Instansi Vertikal Termasuk THR