Presiden Minta Mendagri Periksa Bupati Aceh Selatan

viralnasional.com --Marah dengan apa yang dilakukan Bupati Aceh Selatan yang berangkat ibadah umrah disaat masyarakat kesulitan karena tertimpa bencana banjir dan tanah longsor.

Baca Juga:

• Harga Avtur Pesawat Naik, Ongkos Haji 2026 Bakal Berubah?
• Hanya Lima Negara Boleh Lewat Selat Hormuz tidak Masuk Indonesia, Kenapa?
• Mendagri : Pemda Wajib Kerja Bakti Tiap Selasa dan Jumat Setiap Pekan

Presiden Prabowo Subianto menyindir para bupati yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis di daerahnya. Pesan Presiden itu disampaikan di tengah sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi menunaikan umrah tanpa izin.

Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa para bupati memang dipilih untuk menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.

"Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan," katanya saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat.

Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.

"Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?" kata Prabowo.

"Bisa, Pak," sahut Mendagri Tito Karnavian.

Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.

"Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?" sentil Prabowo.

Pernyataan tersebut disambut senyum para kepala daerah yang hadir.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan. "Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus," kata Presiden.

"Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah)," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2025).

Bima menyampaikan, seharusnya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umrah ketika wilayahnya membutuhkan lebih banyak perhatian khusus. Bima meminta kepala daerah fokus pada penanganan bencana. "Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana," ucap Bima.

Terkait sanksi, lanjut Bima, pihaknya akan melihat pemeriksaan terlebih dahulu. "Kemendagri akan mengirimkan irsus (Inspektur Khusus) besok ke Aceh. Kita lihat hasil pemeriksaan nanti," tandasnya.

Mirwan sempat memberikan klarifikasi terkait keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah situasi penanganan musibah banjir yang melanda wilayahnya. Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (5/12/2025), Mirwan mengaku turun langsung ke lokasi banjir dan meninjau kondisi para pengungsi sebelum berangkat umrah.

"Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah," ungkapnya.

Terkait dengan surat Gubernur Aceh yang menolak izin keluar, Mirwan menyebutkan, surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025. Sementara ia sudah lebih dahulu berada di Mekkah.

"Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi," jelasnya. Mirwan memastikan, penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah komando posko dan OPD terkait. ***kompas

Harga Avtur Pesawat Naik, Ongkos Haji 2026 Bakal Berubah?

Hanya Lima Negara Boleh Lewat Selat Hormuz tidak Masuk Indonesia, Kenapa?

Mendagri : Pemda Wajib Kerja Bakti Tiap Selasa dan Jumat Setiap Pekan

Gubri Minta Walikota dan Bupati Tertibkan Kabel Optik Semrawut

Masuk Perusahaan Izin Dicabut Prabowo, Toba Pulp Lestari Pernah Disikat Luhut

Presiden Saksikan Rp 6,6 Triliun Uang Hasil Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan