Miris! PPATK Temukan Dana Bansos Rp2,1 Triliun Mengendap 3 Tahun Lebih

viralnasional.com - Jakarta-- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan sejumlah temuan berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaannya. Dari temuan itu, diungkapkan bahwa lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) tidak pernah digunakan selama lebih dari 3 tahun. Dana bansos sebesar Rp2,1 triliun juga hanya mengendap. PPATK mengindikasikan hal itu bahwa penyaluran belum tepat sasaran.

Baca Juga:

• PPATK Kembali Buka 28 Juta Rekening Nganggur yang Diblokir
• Mencuat Isi Rekening Nganggur Temuan PPATK Sumbernya Duit Haram ?
• Ternyata Ini Duduk Perkara Rekening Nganggur Dibekukan PPATK

Selain itu, PPATK juga mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 1 juta rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana. Hal ini berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK sejak 2020.

PPATK Ungkap 1 Juta Rekening Diduga Terkait Kejahatan Finansial Sejak 2020 PPATK: 571 Ribu Warga Penerima Bansos Terlibat Judol, Nilai Transaksi Nyaris Rp 1 Triliun Himbara Kompak Lindungi Dana Nasabah, Usai PPATK Blokir 140 Ribu Rekening Dormant

Melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (30/7/2025), Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Kongah memerinci bahwa dari 1 juta rekening tersebut, lebih dari 150 ribu di antaranya merupakan rekening nominee yang diperoleh melalui jual beli rekening, peretasan, atau cara lain yang melawan hukum. Rekening-rekening ini kemudian digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana dan menjadi tidak aktif (dormant).

Sementara lebih dari 50 ribu rekening di antaranya tercatat tidak memiliki aktivitas transaksi sebelum menerima aliran dana ilegal.

Selain itu, PPATK menemukan lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dormant, dengan total dana mencapai Rp500 miliar. Padahal secara fungsi, rekening ini seharusnya aktif dan terpantau.

"Hal ini jika didiamkan akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi Indonesia, serta merugikan kepentingan pemilik sah dari rekening tersebut," kata Natsir.

PPATK merekomendasikan seluruh sektor perbankan untuk memperketat pengelolaan rekening dormant. Hal ini mencakup perbaikan kebijakan know your customer (KYC), penerapan customer due diligence (CDD) secara menyeluruh, serta imbauan agar nasabah aktif menjaga kepemilikan rekeningnya.

Meski bank telah menerapkan standar perlindungan terbaik, PPATK menegaskan bahwa partisipasi aktif dari pemilik rekening tetap diperlukan.

PPATK memastikan hak masyarakat tetap terlindungi. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah serta tugas, fungsi dan kewenangan PPATK.

Apabila menerima notifikasi rekening dormant, nasabah diimbau untuk segera menghubungi pihak bank guna proses verifikasi lebih lanjut. Hal ini penting dilakukan demi keamanan data dan dana nasabah.

"Rekening yang tidak terpakai bisa jadi celah kejahatan. Mari jaga rekening kita, jaga Indonesia dari kejahatan keuangan," kata Natsir.

Sebagai informasi, nasabah yang mengalami penghentian sementara pada rekeningnya dapat mengaktifkannya kembali dengan mengikuti beberapa langkah.

Pertama, nasabah harus mengajukan keberatan dengan mengisi formulir terlebih dahulu melalui tautan bit.ly/FormHensem. Selanjutnya, nasabah dapat menunggu proses review dan pendalaman oleh PPATK dan bank. Proses review dan pendalaman memakan waktu 5 hari kerja dan dapat diperpanjang 15 hari kerja, tergantung kelengkapan dan kesesuaian data serta hasil review, sehingga total estimasi waktu 20 hari kerja.

Nasabah dapat melakukan pengecekan secara mandiri untuk mengetahui apakah rekening tersebut sudah dibuka atau aktif kembali.

Hal ini dapat dilakukan melalui mesin ATM, mobile banking, maupun pengecekan secara langsung kepada pihak bank. ***(RPL)

PPATK Kembali Buka 28 Juta Rekening Nganggur yang Diblokir

Mencuat Isi Rekening Nganggur Temuan PPATK Sumbernya Duit Haram ?

Ternyata Ini Duduk Perkara Rekening Nganggur Dibekukan PPATK