DPR dan Pemerintah Tetapkan Biaya Haji 2025 , CJH Hanya Membayar Rp55,4 Juta

viralnasional.com - Jakarta -- Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah diwakili oleh Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89,4 juta.

Baca Juga:

• Sidang Isbat Idul Adha 2026, Kemenag Tetapkan 88 Lokasi Pemantauan Hilal
• Ngeri, Rp161,73 M Dana Haji 2025 tak Tepat Sasaran, 4.760 Jemaah Tak Berhak tapi Menikmati
• Menag: Perbedaan Awal Ramadhan 1447 H Jangan Menyebabkan Umat Terpisah

Hal ini diputuskan dalam rapat kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Setelah mendengar laporan panitia kerja (Panja) dan pendapat mini fraksi, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menanyakan kepada forum terkait laporan Panja apakah bisa disetujui terkait BPIH tahun 2025 tersebut.

"Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala BPH, Pak Sekjen Kementerian Agama, Dirjen PHU, Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, Pak Inspektorat, para pimpinan dan para anggota, dapat kita terima keputusan panja?" tanya Marwan.

"Terima," jawab seluruh anggota forum rapat.

Sebelum forum pengambilan keputusan ini, Ketua Panja Haji DPR RI, Abdul Wachid menyampaikan terkait laporan pembahasan terkait BPIH tahun 2025 ini. Adapun, BPIH yang ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79.

"Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jamaah sebesar Rp55.431.750,78 atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M," ujar Wachid . ***(ari/okz)

Sidang Isbat Idul Adha 2026, Kemenag Tetapkan 88 Lokasi Pemantauan Hilal

Ngeri, Rp161,73 M Dana Haji 2025 tak Tepat Sasaran, 4.760 Jemaah Tak Berhak tapi Menikmati

Menag: Perbedaan Awal Ramadhan 1447 H Jangan Menyebabkan Umat Terpisah

Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 19 Februari 2026

Calon Haji Tidak Boleh Miliki 11 Penyakit Ini, Kalau tak Mau Gagal

Ini Enam Biro Perjalanan Haji yang Bakal Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi