Mendagri sebut Anggaran Stunting Rp10 M tapi Diterima Masyarakat Cuma Rp2 Miliar

viralnasional.com -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ungkap anggaran stunting yang sampai ke rakyat hanya Rp2 miliar. Padahal anggaran stunting yang digelontorkan oleh pemerintah pusat mencapai Rp10 miliar.

Baca Juga:

• Keuangan Daerah tak Kuat, Pemerintah Kaji Guru PPPK jadi ASN Pusat
• 79 Pemda Kesulitan Membayar Gaji Pegawai
• Mendagri Minta Kepala Daerah dan wakil tak Berpergian ke Luar Negeri Seminggu Sebelum dan Sesudah Lebaran

Demikian Tito Karnavian dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Selatan, sebagaimana dikutip dari Antara Rabu (18/12/2024).

"Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliar lagi evaluasi," sambungnya.

Oleh karena itu, Tito pun meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut. Di samping itu, Tito menilai para kepala daerah perlu mengubah pola pikir terhadap program-program tersebut.

Tito juga menekankan, jangan sampai para kepala daerah justru tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran. Sebab biasanya, kata Tito, penggunaan anggaran untuk program-program tersebut dikelola oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.

"Dan ada lagi programnya terlalu banyak itu, rapat dalam rangka penguatan, ini rapat penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini," kata dia.

Tito lebih lanjut menambahkan, pemerintah juga ingin membuat perubahan supaya anggaran negara atau daerah lebih efisien, serta pendapatan menjadi banyak. Sebab jika pendapatan banyak dan belanja efisien, maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.

"Kemudian izin perusahaan harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mal layanan publik yang udah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua," katanya.

Dengan begitu, daerah-daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan transfer dari pusat, akan berjalan secara mandiri.

"Kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak sama kita menangani inflasi," kata dia. ***(kps)

Keuangan Daerah tak Kuat, Pemerintah Kaji Guru PPPK jadi ASN Pusat

79 Pemda Kesulitan Membayar Gaji Pegawai

Mendagri Minta Kepala Daerah dan wakil tak Berpergian ke Luar Negeri Seminggu Sebelum dan Sesudah Lebaran

Mendagri : Pemda Wajib Kerja Bakti Tiap Selasa dan Jumat Setiap Pekan

Dahsyat! Ditemukan Daerah Habiskan Rp1 Miliar Sehari untuk Makan

Mendagri Sebut 22 Desa Hilang Tergerus Banjir Bandang Sumatera