Mendagri Dapat Laporan adanya Kepala Daerah Main Judi Online,

viralnasional.com -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengaku memperoleh informasi bahwa ada kepala daerah yang ternyata bermain judi online. Menurutnya, kepala daerah bisa disanksi jika ketahuan memainkan aktivitas haram itu.

Baca Juga:

• Keuangan Daerah tak Kuat, Pemerintah Kaji Guru PPPK jadi ASN Pusat
• 79 Pemda Kesulitan Membayar Gaji Pegawai
• 321 WNA Sindikat Judol Diduga Terkait 210 WNA Pelaku Penipuan di Batam

"Tadi ada informasi yang baru saya dengar dari teman-teman media, bahwa ada keterangan dari PPATK yang juga ikut judi online informasinya. Saya baru dengar barusan, benar atau tidak, (saya) tidak tahu, ada beberapa kepala daerah," kata Tito di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Kendati demikian, Tito mengaku harus mendalami dulu informasi tersebut. Sebab, saat ini ada total 270 kepala daerah definitif dan 275 kepala daerah yang berstatus penjabat sementara (Pj). Ia mengaku belum tahu siapa saja nama-nama kepala daerah yang terindikasi memainkan judi online.

"Nah saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK, tapi di PPATK itu biasanya namanya transaksi mencurigakan, suspicious transaction, baru mencurigakan. Ini harus diklarifikasi. Kalau memang ada dan kami diberi datanya, saya akan meminta kepada jajaran inspektorat, irjen Kemendagri untuk melakkan klarifikasi," tuturnya.

Jika klarifikasi sudah dilakukan dan kepala daerah memang terbukti memainkan judi online, Tito mengatakan akan ada sanksi yang menanti para kepala daerah. Di antaranya, mulai dari teguran ringan secara lisan maupun tertulis, pengumuman kepada publik, bahkan sampai dicopot dari jabatan bagi kepala daerah yang berstatus PJ.

Menurut Tito, besaran sanksi kemungkinan besar menyesuaikan jumlah transaksi judi online yang dilakukan kepala daerah tersebut. Mantan Kepala Kepolisian RI ini pun mengingatkan jika status kepala daerah yang ketahuan memainkan judi online adalah definitif, Kemendagri bisa mengungkap identitas lengkapnya. Hal ini notabene bakal merugikan kepala daerah yang hendak maju lagi dalam Pilkada 2024.

"Kalau kita lihat besar dan frekuensinya sering, kalau dia PJ mungkin saya akan ganti ya. (Jadi) Sampaikan aja itu (datanya). Tapi kalau definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada 270 (kepala daerah definitif) tadi. Tapi kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik dan ingat risikonya ini mau pilkada ya. Hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas," pungkasnya. detik.com

Keuangan Daerah tak Kuat, Pemerintah Kaji Guru PPPK jadi ASN Pusat

79 Pemda Kesulitan Membayar Gaji Pegawai

321 WNA Sindikat Judol Diduga Terkait 210 WNA Pelaku Penipuan di Batam

Mendagri Minta Kepala Daerah dan wakil tak Berpergian ke Luar Negeri Seminggu Sebelum dan Sesudah Lebaran

Mendagri : Pemda Wajib Kerja Bakti Tiap Selasa dan Jumat Setiap Pekan

Dahsyat! Ditemukan Daerah Habiskan Rp1 Miliar Sehari untuk Makan