Pelabuhan Batam jadi Lokasi Transit Paling Populer untuk PMI Ilegal

viralnasional.com - Batam - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut Pelabuhan Internasional Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi lokasi transit paling diminati oleh pemain-pemain PMI ilegal. Ia memprediksi jumlah PMI ilegal yang transit di Pelabuhan Internasional Batam melebihi data yang ada.

Baca Juga:

• Dua Roda Mobil di Bengkel Sinar Maju Digasak Maling, Tersangka Diamankan
• Penampilan Polisi Cilik Dumai Hipnotis Penonton HUT ke-81 RI di Kantor Gubernur Riau
• Kejar-kejaran dengan Masyarakat dan Polres Tanah Datar Avanza BM 1711 AA Masuk Halaman Polres Dumai

"Kami menduga sangat kuat bahwa ini (Pelabuhan Internasional Batam Centre) salah satu tujuan transit paling diminati oleh pemain-pemain PMI ilegal," kata Karding saat berkunjung ke Pelabuhan Internasional Batam Centre, Kamis (24/4/2025).

Karding menyebut kedatangannya ke Pelabuhan Internasional Batam Centre untuk melakukan pengecekan perlintasan orang. Secara sistem pelayanan, ia melihat tidak bermasalah.

"Hari ini saya sengaja datang ke tempat ini melakukan pengecekan terhadap proses-proses lewatnya seseorang untuk ke luar negeri. Secara sistem, tidak ada masalah," ujarnya.

Karding menjelaskan, dari data yang dimiliki pihaknya, pada tahun 2024 ada sekitar 1.014 orang yang dideportasi dari Malaysia dan dicegah oleh Imigrasi untuk berangkat. Angka itu mengalami peningkatan, karena pada awal 2025 ini tercatat sudah mencapai 2.040 orang.

"Cuma memang kedatangan saya ini didasari pada data bahwa yang berangkat (PMI ilegal) yang dideportasi dan dicegah Imigrasi itu ada sekitar 1.014 di tahun 2024. Pada tahun 2025 ini sudah 2.040. Itu artinya Pelabuhan Internasional Batam Centre ini menjadi salah satu tujuan transit dari calon-calon pekerja PMI ilegal dari berbagai daerah, ada dari Aceh, NTT, Sumatera, Lampung, Jawa, dan seterusnya," ujarnya.

Menurut Karding, pengetahuan untuk memprofiling calon penumpang yang melintas bisa membantu pencegahan PMI ilegal yang keluar. Dirinya menduga jumlah PMI ilegal yang berhasil melintas bisa berkali-kali lipat dari data yang ada.

"Kalau di sini (tim) punya satu pengetahuan untuk melakukan profiling bisa mencegah. Di tahun 2025 ini saja sudah 2.040. Artinya, pengetahuan itu lebih ditingkatkan lagi supaya kita bisa mendeteksi. Kita menduga bisa lebih banyak, berlipat-lipat dari jumlah ini yang berangkat lolos," ujarnya.

Karding menjelaskan, jika sistem profiling sudah bagus, maka petugas yang menjalankan hal tersebut harus dipastikan memiliki integritas. Ia menyebut dalam waktu dekat akan bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak kepolisian.

"Memang syaratnya petugas yang ada seluruhnya ini semua kita pastikan memiliki integritas yang bagus, tidak mudah untuk bermain dengan pihak lain. Itu yang harus kita pastikan ke depan. Makanya saya coba berdiskusi, dan saya sudah ketemu dengan Menteri Imigrasi. Saya juga sering berkomunikasi dengan pihak kepolisian," ujarnya.

Di sisi lain, Karding juga melihat penggunaan autogate memiliki dilema tersendiri. Namun untuk mengantisipasi pengawasan PMI ilegal, ia menyebut nantinya akan disiapkan petugas yang melakukan profiling.

"Kita mengalami dilema. Autogate itu kan simbol modernitas yang memudahkan pelayanan. Di satu sisi, kami memang terus terang agak sulit kalau autogate itu. Oleh karena itu, cara menjembataninya adalah di belakang autogate disiapkan petugas untuk mencoba memfilter," ujarnya.

Dalam kunjungannya, Karding mengecek dua titik lokasi pelayanan PMI: pos pelayanan yang berada di luar gedung pelabuhan, serta pos pelayanan yang berada di pintu keberangkatan.

"Nanti kita minta tolong kita tempatkan di tempat yang lebih strategis," kata Karding.

Terkait keberadaan pos pelayanan PMI yang dirasa kurang representatif, Karding menyebut telah menyampaikan hal tersebut kepada Wakil Gubernur Kepri dan Kepala BP Batam. Menurutnya, fasilitas yang ada saat ini masih sangat terbatas.

"Disiapkan seadanya, tadi oleh Pak Wagub dan Pak Wali Kota serta pengelola pelabuhan saya minta agar disediakan tempat yang lebih representatif, sehingga pelayanan terhadap pekerja migran ini lebih baik," ujarnya.

Pos pelayanan PMI seharusnya mendapat perhatian lebih dan ditata dengan baik di Pelabuhan Internasional Batam Centre. Hal ini diharapkan agar para PMI bisa lebih mudah mengakses layanan yang mereka butuhkan.

"Masalah pekerja migran hidupnya sudah susah, masa pelayanan juga susah," ujarnya. ***(dtc)

Dua Roda Mobil di Bengkel Sinar Maju Digasak Maling, Tersangka Diamankan

Penampilan Polisi Cilik Dumai Hipnotis Penonton HUT ke-81 RI di Kantor Gubernur Riau

Kejar-kejaran dengan Masyarakat dan Polres Tanah Datar Avanza BM 1711 AA Masuk Halaman Polres Dumai

Digrebek di Dapur Pelaku Buang Sabu Dalam Kotak Hitam

Oknum PNS Dumai Diamankan Polisi Sedang Nyabu di Fortuner

Memperingati HUT ke -65 Pramuka, Saka Bahari Lanal Dumai Peduli Masyarakat Pesisir