Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Berikan Penghargaan ke Kadisdik Dumai Mukhlis Suzantri
viralnasional.com DUMAI &ndash Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan Kota Dumai. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaa
Berita
viralnasional.com -Dumai -- Wali Kota Dumai H Paisal menegaskan akan terus memantapkan dalam penerapan pembayaran pendapatan daerah lewat sistim digital. Ini bertujuan untuk menghindari kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga:
Apalagi dengan kondisi keuangan daerah saat ini akibat efisiensi, reformasi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah harus diperketat agar dambaan peningkatan PAD dapat terealisasi kemudian dapat bermanfaat untuk masyarakat.
Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, Pemerintah Daerah menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rabu (15/07/2026) komplek perkantoran Mall Pelayanan Publik.
Turut hadir dalam kegiatan TP2DD tersebut Sekretaris Daerah Dumai Fahmi Rizal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau diwakili Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR Veri D. Adhiraharja, Sekretaris Bapenda Dumai Dimas, Pimpinan BUMD dan Kepala Perangkat Daerah.
Wako Paisal menekankan kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kota Dumai sertan mengidentifikasi berbagai tantangan serta menyusun langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan digitalisasi layanan publik dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
Penerapan digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat proses transaksi, meminimalkan kebocoran pendapatan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Ia menilai Program Peningkatan Perluasan Digitalisasi Daerah Bank Indonesia dapat mencegah segala bentuk kebocoran penerimaan pajak daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Lanjut nya, proses pengelolaan pendapatan dengan cara konvensional harus ditinggalkan dan beralih digitalisasi daerah. Dengan dibuat digitalisasi, orang bayar pajak daerah nanti langsung masuk ke Bapenda. Dengan digitalisasi, uangnya langsung masuk. Maka itu akan meningkatkan PAD, tanpa membuat hal yang baru.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah yang melayani perizinan agar pembayaran retribusi dan pajak daerah dilakukan secara digital termasuk Puskesmas. Lain itu wako mengingatkan pada Dinas Perhubungan Dumai untuk lebih jeli dalam menggali potensi pendapatan daerah.
Dengan menyurati pemilik armada pengangkut CPO yang beroperasi di Dumai berjumlah ratusan unit dalam sehari namun memiliki nomor polisi (Nopol) di luar Dumai agar membalik nama kendaraan nya di Dumai. Hal ini agar setiap pajak yang dibayarkan mereka kembali ke daerah. Lain itu untuk transaksi di pelabuhan penumpang internasional Pelindo Dumai juga telah diberlakukan sistim digital sejak beberapa pekan lalu di launching.
Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR Veri D. Adhiraharja program TP2DD nantinya akan membantu percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Program tersebut nantinya akan menyasar kepada seluruh mekanisme pengelolaan keuangan seperti restitusi pajak, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), hingga pengelolaan belanja daerah.
Nantinya akan mengubah cara kerja Pemda dari berbagai segmen untuk ditingkatkan lewat digitalisasi melalui sejumlah langkah; seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) literasi, hingga sinergi.
Untuk kota Dumai pembayaran pajak menggunakan kamal digital sudah banyak dilakukan.
"Di Dumai kanal digital sudah banyak dibuka tinggal selanjutnya mensosialisasikan pada masyarakat untuk senantiasa menggunakan kanal tersebut untuk membayar pajak daerah, " katanya mengajak.
TP2DD bertugas untuk mempercepat digitalisasi layanan publik dan transaksi APBD dalam bentuk penerimaan pajak/retribusi daerah maupun pengeluaran melalui sistem non-tunai, seperti penggunaan QRIS, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), dan aplikasi daerah. Berdasarkan Keppres No. 3 Tahun 2021.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai Zulfahmi menambahkan hingga setakat ini masyarakat Dumai telah banyak menggunakan kanal digital untuk melakukan transaksi pembayaran pajak dan restribusi daerah.
"Mereka tidak lagi perlu datang ke kantor Bapeda tetapi bisa membayar pajak dan retribusi daerah lewat Qris, Alfamart atau ATM Mandiri, BRI atau BRK Syariah***(ant)
viralnasional.com DUMAI &ndash Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan Kota Dumai. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaa
Berita
viralnasional.com BENGKALIS&ndash Muhammad Khalyaki (20) dulu ragu pada kemampuannya sendiri. Pemuda asal Kabupaten Rokan Hilir ini sadar
Berita
viralnasional.com DUMAI&ndash PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai (Kilang Dumai) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keles
Berita
viralnasional.com Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka terhadap tiga orang yang merupakan anggota Polisi yaitu, inisial LSP, ASN, dan
Viral Berita
viralnasional.com Jakarta &mdash Pihak Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), masih juga belum bersuara soal dugaan pen
Viral Nasional
viralnasional.com Dumai &ndash Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dumai berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran nark
Berita
viralnasional.com Pekanbaru &ndash PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau berhasil menjaga keandalan pasokan
Ekonomi
viralnasional.com Dumai &ndash Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai optimis realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari
Berita